Mahfud lantas menilai, hal tersebutlah yang perlu dibedah KPK.

Mahfud menyebutkan, hal tersebut nantinya yang akan menjadi dalil oleh KPK di pengadilan.

"Nah, itu yang perlu ditelisik. Itu yg perlu dibedah oleh KPK, mengapa posisi Ketua Partai jd begitu penting shg orng bs merekom kpd dia, bkn kpd menteri.

Percayalah, itu yg nanti akan dijadikan dalil oleh @KPK_RI di Pengadilan," kicau Mahfud MD.

Kicauan lain datang dari @yudhi_winarno yang membenarkan pernyataan Mahfud MD.

Namun, terang sang warganet, pihak yang direkomendasikan adalah kolega, yaitu menantu tim sukses.

Warganet tersebut lantas bertanya apa hal teresebut bisa dinilai sebagai Nepotisme.

"Benar menurut difinisi korupsi yang selama ini saya baca, jelas jika tidak mengandung unsur korupsi tidak dpt di pidanakan.

Namun yg saya baca dr kejadian tsb, yg di rekomendasikan masih kolega (menantu tim sukses). apakah itu bisa di sbt Nepotisme Prof @mohmahfudmd ?" tulis sang warganet.

Mahfud kembali menegaskan untuk menunggu hasil penyelidikan KPK.

"Nanti biar ditelisik oleh @KPK_RI. Rekomendasi utk penempatan orang itu biasa. Utk masuk S3 atau jabatan2 tertentu ada syarat "hrs ada rekomendasi" dari akademisi atau tokoh.

Tp kalau di luar rekomendasi itu ada penyuapan, tentu dilarang. Nah, itulah yg skrang didalami oleh KPK," cuit Mahfud.

• Mahfud MD Beberkan Skema Pemenangan PPP, Sebut Romy Minta Semua Matikan HP saat Beri Penjelasan

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Romahurmuziy atau Romy membantah dirinya terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Romy, dirinya hanya meneruskan rekomendasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kepala kantor wilayah agama di daerah, sebagai seorang anggota DPR dan ketua umu sebuah partai politik.

"Saya hanya meneruskan rekomendasi dari orang-orang berkompeten. Sebagai anggota DPR dan ketua umum partai, saya mendapatkan nama-nama dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," jelas Romy di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019).