TRIBUNWOW.COM - Fadli Zon, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengkritik sejumlah program kartu Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Fadli Zon, kurang cerdas apabila setiap program bantuan sosial diaplikasikan melalui kartu.

"Bahwa untuk apa pakai kartu-kartuan banyak lagi? Memang satu orang mau bawa satu lusin kartu?"ujar Fadli Zon seusai menerima sejumlah guru honorer di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Jadi saya kira cara berpikir memproduksi banyak kartu itu benar-benar cara berpikir yang kurang cerdas lah," sambungnya.

• Ditunjukkan Foto Fadli Zon Semasa Muda, Fahri Hamzah Beberkan Kedekatan Keduanya

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, dengan menerbitkan kartu dalam setiap program bantuan, merupakan bentuk inkonsistensi dalam berpikiran maju.

Satu sisi, katanya,menggaungkan revolusi Industri 4.0, namun di sisi lain tidak menerapkan pola sederhana dalam mengaplikasikan bantuan sosial.

"Ada KIS, KIP, nanti kartu Indonesia bodoh, kartu Indonesia sabar, saya kira itu cara kuno," kritiknya.

"Menurut saya, ini satu hal yang kontradiktif. Di satu sisi mengajak maju dengan bicara revolusi 4.0, di sisi lain cara berpikirnya masih di zaman kuda, orang belum ada mobil gitu," paparnya.

Ia mengatakan, saat ini sudah saatnya berpikiran sederhana. Semua program merujuk pada satu data kependudukan yang ada pada KTP elektronik.

"Dengan satu kartu dan semua ada di situ, pajak ada di situ, hak-hak dia ada di situ. Kalau dia dapat subsidi ada di situ. jadi saya kira sudah saatnya, kita jangan berpikir pakai kartu-kartu lagi," paparnya.

Sebelumnya, cawapres Maruf Amin memaparkan sejumlah program unggulan yang diusung bersama Jokowi di Pemilu Presiden 2019, pada debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/3/2019).

Program tersebut yakni Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan KIP Kuliah. 

• Kubu Prabowo Nilai Tiga Kartu Sakti Jokowi Tak Jelas: Bisa Selesai dengan E-KTP

Sebelumnya, Moeldoko, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin menegaskan, kartu Pra Kerja hanya bersifat sementara, dan tidak dapat selamanya dipegang oleh penerima seumur hidup.

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2019).

Menurutnya, pemegang kartu Pra Kerja akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya, agar dapat diterima di sebuah perusahaan, dan ketika sudah bekerja, maka kartunya dicabut.

"Kalau dua bulan sudah mendapatkan pekerjaan, ya dicabut dong," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menerangkan, anggaran untuk kartu Pra Kerja akan diambil dari pos pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan akan disiapkan secara baik ke depannya.

"Jadi anggarannya besar, nanti dilihat porsi persiapannya. Porsi kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi. Porsi siapanya, manusianya, akan disiapkan. Berikutnya, proyeksi pekerjaan ke depannya seperti apa," paparnya.

"Sehingga, orang-orang ini diharapkan begitu dapat pelatihan tidak terlalu lama. Nah, di dalam waktu itulah ada kartu pra kerja, di situlah sebagai insentif," sambung Moeldoko.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Jokowi mengatakan, kartu Pra Kerja dikhusukan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik, yang belum bekerja.

"Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi, untuk bisa masuk ke industri, untuk dapat pekerjaan," beber Jokowi, Jumat (1/3/2019) malam.

Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, nantinya para pemegang kartu ini bakal mendapat pelatihan demi meningkatkan kemampuannya.

"Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga, begitu lulus training, mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja," terang Jokowi.

Jokowi menambahkan, para pemegang kartu pra kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan, tak perlu khawatir, karena mereka akan tetap mendapatkan gaji.

• Ulama Papua Dukung Jokowi-Maruf Amin: Di Masa Jokowi 50% Lebih Saham Freeport Kembali ke Indonesia

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kami rahasiakan," imbuh Jokowi.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Jokowi tidak memberikan impian kosong kepada masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan kartu pra kerja.

"Menurut saya janganlah memberik\an impian kosong," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Fadli Zon mengatakan, ketimbang memberikan impian kosong, Jokowi lebih baik membenahi masalah tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

"Mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara tapi tidak mendapatkan honor yang layak. Itu saja dulu dipikirin," sarannya.

Selain itu, menurutnya, Jokowi lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan yang permanen ketimbang kartu pra kerja. Hal itu merupakan solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah pengangguran sekarang ini.

"Solusinya adalah ciptakan lapangan kerja yang mudah. Pikirkan honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun tapi tidak mendapat hak mereka," tuturnya.

Fadli Zon menyatakan, program kartu pra kerja yang diluncurkan Jokowi bukan untuk menyelesaikan masalah pengangguran, melainkan untuk kepentingan politik menjelang pemungutan suara 17 April nanti.

"Ya sangat politis, tapi politisnya agak norak. Tidak canggih," kritiknya. (Taufik Ismail)

 Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sebut Program Jokowi- Maruf Amin Kuno, Fadli Zon: Nanti Ada Kartu Indonesia Bodoh

TONTON JUGA: