Rizal mengatakan, para pemain anggaran saat ini tidak leluasa lagi mengutak-atik APBN. Sebab, pengawasan semakin berlapis-lapis dan semakin transparan.

"Ada pers, KPK, BPK, BPKP, Kejaksan, Kepolisian dan sebagainya. Sudah berlapis-lapis," ucap dia.

Lebih ketat lagi, era Jokowi-JK, pemerintah membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).

Sebelumnya, kebocoran anggaran itu Prabowo sampaikan saat pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

• Hasil Survei Elektabilitas Capres 7 Lembaga, Lihat Selisih Angka Jokowi-Maruf Vs Prabowo-Sandiaga

Prabowo mengatakan, kebocoran yang dimaksud ialah terkait penggembungan anggaran alias mark up.

"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150."

"Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.

Menurut hitungan Prabowo, anggaran yang bocor mencapai Rp 500 triliun. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Sebut Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun, PSI: Data-datanya Ngarang dan tak Masuk Akal Sehat