TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut orang yang telah melaporkannya atas dugaan tindak pidana penistaan agama tidak pernah berpikir secara abstrak.
Menurutnya, pelapor hanya mendapat doktrin 'kerja kerja kerja' dari kubu paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Orang yang mendakwa saya pasti dia enggak pernah mengerti keadaan yang disebut berpikir abstrak," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Rocky Channel pada Jumat (1/2/2019).
"Kenapa mereka enggak bisa berfikir abstrak, ya karena doktrinnya kerja kerja kerja bukan pikir pikir pikir," sambungnya.
Ia juga menjelaskan arti sistem pemerintahan demokrasi.
Lebih lanjut Rocky Gerung berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki kapasitas kemampuan intelektualitas yang tinggi dalam pemerintahan.
"Padahal politik adalah urusan pikiran, demokrasi adalah urusan akal," jelas Rocky Gerung.
"Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat, bukan. Demokrasi itu adalah the goverment of reason trough the goverment by the people, (artinya) pemerintahan akal melalui pemerintahan orang, karena itu intelligence quotient (IQ) harus cukup untuk memerintah, konsekuensinya begitu."
"Harus mampu mengeluarkan isi pikiran dengan cara apa, dengan cara menggeleng."
"Jadi tugas kita sebagai oposisi misalnya atau sebagai orang kampus itu menggeleng terus saya mau katakan bahwa fungsi oposisi itu sama dengan fungsi mahasiswa menggeleng supaya tidak dibodohi doktrin oleh si dosen karena dosen kadangkala juga dungu," paparnya.
• Tanggapi Pemeriksaan Rocky Gerung, Politisi Gerindra: Kini Polisi Berpihak Pada Elite Penguasa
Rocky mengatakan bahwa dalam dunia politik harus ada pihak yang memberikan kritik dan saran.
Sebab, menurutnya tugas dari wakil rakyat adalah mengeluarkan gagasannya untuk cenderung berpihak pada rakyat.
"Dalam politik kita harus menggeleng karena apa, karena kekuasaan cenderung menjadi absolut," papar Rocky Gerung.
"Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak pasti korup."
"Itulah tugas legislator, menggeleng pada kekuasaan."