Najwa Shihab lantas memotong omongan Usman dengan menanyakan kemungkinan adanya salah tafsir fatwa.

Usman mengungkapkan, dalam kasus ini, perusakan-perusakan yang terjadi (seperti penutupan rumah ibadah Ahmadiyah), para pelaku merujuk pada fatwa MUI.

Menanggapi hal itu, Ma'ruf Amin menyebut bahwa fatwa adalah keputusan hukum.

"Fatwa itu kan keputusan hukum, bahwa misalnya Ahmadiyah itu termasuk sesat katakanlah, kemudian itu juga bukan fatwa MUI saja, fatwa berbagai berbagai majelis-majelis fatwa di dunia," kat Ma'ruf Amin.

• Andi Arief Mengaku Siap Jadi Moderator Debat Rocky Gerung Vs Jokowi: Siapa yang akan Terkapar?

Menurutnya, dari segi fatwa, tidak ada masalah.

"Karena ini sebagai aliran sesat, kami meminta pada pemerintah, tolong ini dicegah."

"Itu seperti yang terjadi pada Gafatar, karena itu bisa menimbulkan konflik, tapi kita serahkan pada pemerintah, bagaimana supaya tidak timbul konflik itu," sambung Ma'ruf Amin.

Menanggapi hal itu, Usman mengatakan bahwa terkait kasus Gafatar, di era Jokowi para pelaku (Gafatar) dipenjarakan.

Akan tetapi pelaku perusakan (terhadap kelompok Gafatar) tidak diberikan hukuman yang memadai.

Maruf Amin lantas mengatakan bahwa, hal itu yang bisa menjawab adalah negara.

• Mengaku Kecewa dengan Ahok dan Singgung Veronica Tan, Pengusaha Ini Tulis Surat Terbuka

Akan tetapi, apabila terpilih, pihaknya sudah memiliki pedoman soal penegakan hukum dan HAM.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)