Kabah Tokoh

BMKG Sebut Gempa Beruntun di Selat Sunda Tak Potensi Tsunami, Andi Arief: Jangan Menyepelekan

Penulis: Nirmala Kurnianingrum
Editor: Wulan Kurnia Putri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi Andi Arief. Andi Arief memberikan tanggapan terkait pernyataan BMKG yang menyebut gempa beruntun di Selat Sunda tak berpotensi tsunami

“Sejak terjadi tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 hingga hari ini, Kamis 10 Januari 2019 hasil monitoring BMKG telah berhasil menentukan paramater 28 aktivitas kegempaan di Gunung Anak Krakatau,” ujarnya melalui akun instagram @bmkg.

Rahmat meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi/ berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Informasi resmi hanya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disebarluaskan melalui kanal-kanal komunikasi terverifikasi.

Doni Monardo Prioritas Dampak Bencana

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Doni Monardo memprioritaskan penyelesaian dampak bencana.

"Prioritas utama menyelesaikan beberapa wilayah yang terdampak bencana," ujar Doni usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (9/1/2019).

Beberapa wilayah yang terdampak bencana di tahun 2018 masih memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Antara lain bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bencana tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Selain itu ada pula bencana tsunami yang menerjang selat sunda di penghujung tahun.

Bencana tersebut berdampak bagi wilayah Banten dan Lampung.

Selain upaya penyelesaian, Doni juga menegaskan untuk mengembangkan program mitigasi.

Hal itu untuk mempersiapkan tanggap bencana yang cepat.

"BNPB menyusun program mitigasi, kita tingkatkan setingkat desa dan RW," terang Doni.

Sebagaimana instruksi presiden Joko Widodo sebelumnya, BNPB akan memantau masuknya mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan.

Masuknya mitigasi dalam kurikulum akan membuat pelajar Indonesia cepat dalam menanggapi bencana.

Doni juga menegaskan posisi BNPB yang tetap berada di bawah presiden.

Sebelumnya terdapat rencana perubahan struktur yang menempatkan BNPB di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

(TribunWow.com/ Nirmala)