Menurutnya, pengurangan anggaran untuk ketiga lembaga tersebut memberikan kendala terkait perawatan, hingga pengadaan peralatan untuk memonitor adanya bencana.

Ia mengakui bahwa pemerintah memang menyediakan dana cadangan kebencanaan.

Namun, menurutnya dana itu jutru lebih dialokasikan untuk melakukan penanganan pasca bencana.

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon terkait hal tersebut:

"Selamat sore tweeps. Sy akan kultweet terkait pentingnya anggaran bencana bagi negara kita yg rawan bencana. Selamat menyimak

1) Sbg salah satu negara dgn tingkat kerawanan bencana yg tinggi, politik anggaran kita mestinya bersifat responsif terhadap penanganan kebencanaan.

• Fadli Zon Tanggapi Cuitan Andi Arief soal Surat Suara Tercoblos: Tak Ada yang Salah dengan Itu

2) Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yg lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif.

3) Itu sebabnya pengurangan anggaran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), tiga lembaga yg tupoksinya berhubungan dgn soal kebencanaan, memang perlu dikritik.

4) Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, adlh Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, namun angka itu jauh di bawah anggaran yg diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

5) Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,45 triliun.

6) Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp2,2 triliun, anggaran yg diberikan Rp1,3 triliun saja. Pagu yg diberikan selalu jauh dari kebutuhan yg diperlukan.

7) Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dgn monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.

• Soal Surat Suara Tercoblos, Fadli Zon: Cuitan Andi Arief Hanya Minta Itu Dicek, Tak Ada yang Salah

8) Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yg sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi krn sistem peringatan dini tdk berfungsi.

9) Pada 2016, berdasarkan data yg dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yg tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

10) Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tdk berfungsi.