TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara soal hoaks terkait adanya tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos yang mencatut nama Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Fadli berpendapat, cuitan Andi Arief terkait hoaks itu tidaklah salah.

Menurutnya, cuitan itu hanya berupa permintaan Andi Arief agar kabar tersebut dicek.

"Cuitan saudara Andi Arief setahu saya hanya minta itu untuk dicek. Jadi justru melakukan konfirmasi dan saya kira tidak ada yang salah dengan hal itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/1/2019), seperti dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com.

• Soal Kediaman Andi Arief Didatangi Polda Lampung, Kerabat: Itu Sudah Bukan Rumahnya Lagi

"Dia tidak mengatakan bahwa hal itu terjadi. Justru meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan pengecekan," tambahnya.

Menurutnya, ada hal yang justru lebih perlu untuk diperhatikan daripada membahas soal hoaks surat suara ini.

Mengutip Kompas.com, Fadli mengaku, dirinya justru lebih khawatir dengan keabsahan daftar pemilih tetap ( DPT) pemilu 2019.

"Yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana mengenai DPT. DPT ini harus benar-benar diperiksa," katanya.

Fadli lantas berpendapat, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) harusnya tetap memeriksa DPT tersebut meskipun sudah diperbarui hingga dua kali.

"Jangan sampai ada nama-nama ganda, nama-nama manipulatif, nama-nama yang invalid yang masuk dalam DPT hasil perbaikan II," tegasnya.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik UPI, Karim Suryadi menilai jika ia mendapati kabar mengenai surat suara yang sudah tercoblos tersebut, ia tidak akan menulisnya di media sosialnya.

"Dalam kacamata saya yang bening, yang menghargai kedua kubu, kalau saya sih mendapatkan kabar seperti itu, saya tidak akan menulis apa pun," ujar Karim, seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Kamis (3/1/2019).

Sedangkan ia juga menilai berdasarkan keetisan menyebarkan informasi, ia akan meyakini kebenaran isu itu dan melakukan crosscheck sebelumnya.

"Saya akan mengkonfirmasi kebenaran itu kalau memang ada, atau saya serahkan rekaman itu kekepolisian, atau ke KPU, saya tidak perlu berbuat apa-apa, sebab, sekali saya jadikan dasar rekaman itu untuk menulis dan mengatakan sesuatu, maka secara etis, dalam komunikasi saya harus yakin benar."

"Harus paham benar, apa yang menjadi dasar, yang melandasi dugaan, yang melandasi saran, yang melandasi anjuran saya kepada pihak lain, harus benar," terang Karim.