7) Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dgn monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kitapun jadi lemah.

• Boni Hargens Diam saat Diminta Data oleh Fadli Zon, Pembawa Acara Akui Harus Undang Narasumber Lain

• Ramai Isu Surat Suara Tercoblos, Ini Deretan Hoaks Pilpres 2019, Termasuk Foto Dian Sastro

8) Dalam peristiwa bencana Donggala-Palu, misalnya, BMKG justru mengakhiri peringatan tsunami sesaat sebelum gelombang menerjang. Itu kesalahan yg sangat fatal. Dan kesalahan itu terjadi krn sistem peringatan dini tdk berfungsi.

9) Pada 2016, berdasarkan data yg dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat deteksi tsunami) yg tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

10) Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya, semua alat itu tdk berfungsi.

11) Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran @BNPB_Indonesia justru terus-menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB mencapai Rp2,5 triliun.

12) Pada 2016, anggaran @BNPB_Indonesia ditetapkan Rp1,6 triliun, namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tsb kemudian dipotong mnjd Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun menjadi Rp1,2 triliun.

13) Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp700 miliar. di tahun 2019, anggaran @BNPB_Indonesia hanya dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yg menghabiskan hampir Rp. 1 trilyun.

14) Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan kebencanaan, yg bersifat on call, yg tahun 2019 anggarannya mencapai Rp6,5 triliun.

15) Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk pencegahan dan antisipasi.

• Pembagian Sertifikat Jauh di Atas Target, Jokowi: Memberikan Kepastian Hukum, Kurangi Sengketa Tanah

16) Inilah yg sy sebut sbg manajemen bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir, sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut sy ini perlu dikoreksi.

17) Indonesia adalah negara yg memiliki tingkat kegempaan tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga dgn potensi tsunami.

18) Sbg negara maritim, potensi tsunami kita jg besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data @BNPB_Indonesia, tercatat telah terjadi 2.308 kejadian bencana yg menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan hilang.

19) Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.

20) Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup.

21) Itu sebabnya, di tengah keterbatasan anggaran, yg mestinya dilakukan Pemerintah adlh membangun sistem peringatan dini yg canggih, untuk meminimalisir potensi kerusakan akibat bencana.

• Fadli Zon Imbau BPK dan KPK Awasi Transaksi Pembelian Saham Freeport: Ada yang Perlu Diselidiki