TRIBUNWOW.COM - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional ( PAN) Faldo Maldini menuliskan catatan soal penguasa yang tidak dipercaya publik.

Hal tersebut dituliskannya melalui kicauan di laman Twitter @FaldoMaldini, Kamis (3/1/2019).

Menurut Faldo, penguasa yang memiliki ketakutan pada hoaks adalah contoh dari rezim yang tidak dipercaya oleh publik.

Menurutnya, penguasa tidak perlu merasa takut pada hoaks, karena penguasa tentu memiliki alat untuk mengungkapkan kebenaran.

Faldo juga berpendapat jika rakyat memiliki kepercayaan pada negara, maka kabar apapun yang beredar, publik tidak akan memedulikannya.

• Boni Hargens Tertawa dan Menepuk Jidat saat Diajak Faldo Maldini untuk Jalan-jalan ke Tanah Abang

Jika ada kepercayaan, maka warga akan meyakini kalau tidak akan ada penyimpangan keadilan dan pelanggaran kesejahteraan yang akan dilakukan negara.

Berikut kicauan Faldo mengenai hal tersebut:

"Penguasa yg paranoid dengan hoax adalah rezim yang memang tidak dipercaya oleh publik.

Harusnya, tidak perlu takut karena punya semua alat pengungkap fakta.

Sebuah catatan kecil perjalanan ke Dapil Kab. Bogor hari ini, setelah membaca buku "Trust" karya Francis Fukuyama #Trust

• Budiman Sudjatmiko Sebut Jokowi Orang Biasa, Tanggapan Faldo Maldini Dapat Tepuk Tangan

Apakah perlu sebuah negara menjaga seluruh daerah perbatasannya dengan tembok yg maha tebal atau perlengkapan militer super canggih dengan spy drone antiradar?

Tentunya, tidak semua negara bida menyediakan itu untuk seluruh wilayahnya, apalagi Indonesia. #Trust

Untuk memastikan adanya gerakan separatis di teritorinya, tidak ada negara yang meletakan tentara di depan rumah warganya satu per satu, bahkan di negara ultraotoriter sekalipun.

Kita bahkan harusnya memang tidak pernah butuh itu. Bukan itu hakekat negara. #Trust

Kalau ada trust pada negara, mau ada kabar apapun publik tidak akan peduli.

Warga yakin tidak akan ada penyimpangan keadilan dan pelanggaran kesejahteraan yang akan dilakukan oleh negara.

Ini ironi demokrasi yang kita hadapi hari ini. #Trust

Dalam hal ini, rezim mengacu kepada negara.

Jadi siapapun yang ada dalam pengelolaan negara adalah bagian rezim.

Negara itu tidak merujuk kepada eksekutif, ini beda konsep dengan pemerintah.

Jadi, jangan baper ya berpolitik, kita diskusi aja yang asik, biar ada #Trust," tulis Faldo.

• Soal Surat Terbuka Minta Amien Rais Mundur dari PAN, Faldo Maldini: Kenapa Baru Dikirim Sekarang?

Dalam unggahan selanjutnya, Faldo kembali menuliskan kicauannya.

Faldo menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya berbicara soal kepercayaan pada negara.

Namun, menurutnya, banyak balasan dari twit sebelumnya yang justru mengira jika dirinya membahas pemerintah.

"Tadi saya bicara trust pada negara, sekarang saya bicara pemerintah.

Saya hindari sebenarnya, karena terlanjur udah banyak yang sensi, kita coba aja uji argumennya.

Kalau pemerintah yakin berhasil menjaga trust mayoritas, maka hoax tidak lah hal yang menakutkan, karena orang tidak akan percaya," kicaunya.

Ia juga menjelaskan kicauannya itu tidak menyatakan kalau hoaks itu diperbolehkan.

Faldo menegaskan bahwa unggahannya itu adalah soal sikap dan cara dalam menanggapi hoaks yang dapat memperlihatkan bentuk kepercayaan dalam masyarakat.

"Saya tidak bilang hoax boleh atau tidak ya.

Kalau itu melanggar hukum ya harus ditindak.

Yang saya diskusikan sikap dan cara menanggapi hoax meperlihatkan gejala trust yang terus menurun di dalam kehidupan kewargaan kita hari ini," jelasnya.

Kabar Hoaks Terbaru

Sementara itu, baru-baru ini muncul hoaks mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat pemilihan presiden yang sudah dicoblos atau terpakai.

Kabar ini awal mulanya heboh dan beredar di grup percakapan aplikasi pesan instan WhatsApp.

Selain itu, kabar ini juga makin mendapatkan perhatian masyarakat setelah Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, menuliskan kicauan terkait hal tersebut di laman Twitternya.

"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," tulis akun @AndiArief__, pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019).

• Kabareskrim akan Panggil Andi Arief terkait Hoax Surat Suara Tercoblos

Namun menurut pantauan TribunWow.com, twit ini telah dihapus.

Dikutip dari TribunJakarta, ada pula akun Facebook bernama Hermansyah yang menyebarkan pesan tersebut.

"Di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Hayu padi merapat. Pasti dari Tiongkok tuh," tulis akun Hermansyah.

Selain itu ada juga berupa rekaman suara mengenai sudah dicoblosnya surat suara pilpres ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga pemilu tak ingin kecolongan dan segera melakukan pengecekan.

Kedua lembaga itu melakukan pengecekan di kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, di Jakarta Utara, Rabu (2/1/2019) malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menuturkan isu yang beredar kontainer surat suara itu berasal dari Tiongkok atau Cina, dikutip dari TribunJakarta.

"Kedatangan kontainer itu di sini. Isunya ada dari Tiongkok, makanya kita nanti lihat," ujar Arief di lokasi malam ini.

Mendampingi Arief, hadir pula komisioner KPU RI lainnya seperti Ilham Saputra dan Viryan Azis.

Dan dari Bawaslu diwakilkan Muhammad Afifuddin dan Rahmat Bagja.

• Sekjen PDIP Sebut Cuitan Surat Suara Tercoblos Andi Arief Provokatif, Ini Belaan Andi dan Ferdinand

Dari info yang belum diketahui kebenarannya tersebut, surat suara yang sudah tercoblos kabarnya milik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, serta kabarnya telah disita KPU.

"Melakukan pengecekan klarifikasi terhadap isu yang beredar mulai tadi siang terkait dengan tujuh kontener dari Cina yang dikabarkan di dalamnya ada 10 juta surat suara dan katanya sudah ada coblosannya (paslon) nomor 01."

"Kabarnya juga sudah disita oleh KPU. Dilakukan temuannya oleh salah satu marinir dari TNI AL, jadi di berita-berita yang beredar seperti itu," beber Arief Budiman usai berunding bersama pihak otoritas pelabuhan, Kamis (3/1/2018) dini hari.

Setelah beberapa jam melakukan perundingan untuk mengklarifikasi kabar tersebut, KPU dan Bawaslu akhirnya menemukan kabar yang sesungguhnya.

Arief Budiman menegaskan kabar itu merupakan hoaks atau berita bohong.

"Berdasarkan keterangan dari Bea dan Cukai tidak ada berita itu. Tidak benar."

"Tidak ada juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu."

"Tidak benar KPU telah menyita satu kontener tersebut. Semua berita itu bohong," tegas Arief Budiman, di Kantor Bea dan Cukai Tipe A 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (3/1/2018) dini hari.

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)