Mengutip Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh peneliti Kajian Intelijen Universitas Indonesia, Ridlwan Habib.

Ridlwan mengungkapkan, seluruh panitia reuni 212 tersebut semuanya mendukung Prabowo-Sandiaga.

"Faktanya memang begitu. Lihat saja seluruh panitia reuni 212 itu semuanya terlibat dalam pemenangan Pak Prabowo," ujar Ridlwan, Sabtu (1/12/2018).

Ridlwan mengatakan jika pengisi-pengisi acara Reuni Akbar 212 merupakan pendukung Prabowo dan opisisi Jokowi.

Ia mencontohkan Koordinator Bidang Acara 212, Neno Warisman merupakan anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandi.

Selain itu ada pula Hasan Haikal yang merupakan juru kampanye Prabowo-Sandi.

• Sejumlah Peserta 212 Bagikan Makanan Gratis, dari Siomay hingga Nasi Bungkus

Ketiga, ada M Al Khothoth yang juga merupakan anggota tim pemenangan Prabowo-Sandi.

Tak hanya itu, menurut keterangan Ridlwan, data analisis media sosial juga menuliskan jika dukungan terhadap acara Reuni Akbar 212 disampaikan oleh pendukung Prabowo Subianto.

"Kita mudah sekali menelusurinya. Tinggal dibuka saja timeline-nya. Akan sangat terlihat mereka yang akan hadir di reuni 212 adalah pro-Prabowo Subianto, dan anti Jokowi," kata Ridlwan.

Selain Ridlwan, Koordinator eks 212, Razman Nasution juga menilai bahwa acara yang akan digelar di Monas tersebut bermuatan politis untuk mendukung Prabowo-Sandi.

"Saya katakan dengan tegas bahwa gerakan moral PA 212 terindikasi untuk mendukung paslon calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," tegas Razman Sabtu (1/12/2018) di Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Ia pun mengaku kecewa karena tujuan awal acara 212 adalah untuk menuntut penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Apalagi menurut Razman, penggagas acara reuni, Muhammad Yusuf Marta merupakan pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi.

• Peserta Reuni Akbar 212: Kita Dengar Ceramah, Nuntut Ilmu, Tidak Nuntut yang Lainnya

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens juga mengatakan hal serupa.

Ia bahkan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengevaluasi apakah gerakan itu mengandung unsur kampanye.