Penghapusan sanksi itu dilakukan jika wajib pajak membanyar pokok tunggapan pajaknya (PKB, BBN-KB dan PBB-P2) mulai hari ini (15 November 2018) sampai tanggal 15 Desember mendatang.

• PKS Ingin Hapus Pajak Motor, Pengamat: Apa yang Ada di dalam Pikiran Elite PKS?

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafrudidin menetapkan hal itu dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.

"(Penghapusan sanksi adminitrasi) diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 terutang," kata Faisal, Kamis (15/11/2018).

Para wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan penghapusan sanksi administrasi dengan dua cara.

Untuk PKB dan BBN-KB bisa dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor bersama Samsat, gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling dan Anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta serta pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sedangkan untuk PBB-P2 dilaksanakan pada seluruh tempat pembayaran (Bank dan ATM). (*)