Karenanya, panitia meminta wakil rakyat dalam hal ini anggota DPR untuk mempertanyakan persoalan yang ada.

"Nah itu tadi yang bisa menjadi bahan renungan buat kita kemudian juga wakil wakil rakyat, ini harus benar-benar dipertanyakan kenapa kok ini masih aja terjadi," terang panitia.

"Padahal kami dengan pihak kepolisian, Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi sudah me-mapping bagaimana cara pengamanan dan itu sudah kita lakukan bahkan dalam minggu ini dari Mabres Polri akan memanggil kami panitia untuk membicarakan hal-hal yang terkait pengamanan karena kami mendengar isu ada beberapa kelompok penyusup yang akan melakukan kerusuhan dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menuturkan, pihaknya hingga saat ini, Sabtu (24/11/2018), masih belum menerima surat pemberitahuan terkait kegiatan tersebut.

"Kemarin kami konfirmasi ke intel sampai sekarang kami belum mendapatkan surat pemberitahuan," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, seperti yang TribunWow.com lansir dari Kompas.com.

• Timses Prabowo-Sandiaga Keluhkan Tv One yang Mengundangnya jadi Narasumber: Bahas Apalagi Sih Ini

Meski belum menerima surat pemberitahuan, Argo memastikan jika pihak kepolisian akan tetap mengamankan aksi tersebut.

Namun, Argo mengaku, dirinya belum bisa menyebut jumlah personel yang akan dikerahkan.

Ini dikarenakan belum adanya surat pemberitahuan yang diberikan ke polisi.

"Di surat pemberitahuan akan tercantum berapa jumlah yang hadir, itu akan menjadi pertimbangan untuk jumlah personel yang akan disiapkan," jelas Argo.

Argo berharap, kegiatan tersebut dapat berjalan tertib dan peserta bisa menaati peraturan hukum yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma'arif mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan acara Reuni 212.

"Sedang dipersiapkan untuk 212. Insya Allah tak beda jauh dengan 212 tahun 2016. Dari berbagi provinsi sudah siap, sudah ada yang sewa beberapa gerbong kereta, sudah beli tiket pesawat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)