TRIBUNWOW.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pengganti Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pada Rabu (24/10/2018).
Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Kamis (25/10/2018), Tjahjo mengaku akan menunjuk Sekretaris Daerah Cirebon Rachmat Soetrisno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon.
"Sekdanya yang akan kami tunjuk sebagai Plt. Sampai berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai kosong," ujar Tjahjo di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).
Sedangkan Wakil Bupati Cirebon Sully A Gantina telah mundur karena maju dalam pemilihan legislatif untuk Dapil 8 Jawa Barat.
Lanjutnya, Tjahjo mengaku kecewa dan prihatin karena ada lagi kepala daerah yang tertangkap terkena kasus korupsi.
Tjahjo mengatakan akan langsung mengganti kursi bupati begitu KPK memberikan pengumuman resmi.
• Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Terjaring OTT KPK, PDIP Sebut Telah Beri Wanti-wanti kepada Kadernya
"Saya kira aturan sudah ada kami tunggu saja hasilnya pemeriksaan daripada KPK. kalau hari ini ada pengumuman resmi KPK yang bersangkutan ditahan langsung kami sudah siapkan penggantinya," tutur Tjahjo.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membenarkan bahwa kepala daerah yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (24/10/2018) adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, dilansir TribunJabar.com, Rabu (24/10/2018).
"Ya benar," kata Basaria saat dikonfirmasi soal penangkapan Bupati Cirebon, Rabu malam.
KPK menangkap tujuh orang yakni Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Cirebon dan ajudan bupati, dilansir Tribunnews, Kamis (25/10/2018).
• Trump Kecam Keras Teror Paket Bom yang Dikirim ke Obama dan Clinton
Dalam penangkapan itu KPK mengamankan barang bukti yang diduga sebagai transaksi suap jabatan.
KPK mengamankan uang hingga miliyaran rupiah dalam OTT tersebut.
Penangkapan ini diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
"Dugaan jual beli jabatan dan ada setoran dari pengusaha," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.
Meski demikian, Agus belum menjelaskan lebih detail kasus yang diduga melibatkan kepala daerah tersebut.