Usman menerangkan soal hasil penelitian Freedom House 2018 yang memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," ujarnya.

Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh majalah ternama Inggris, The Economist, disimpulkan bahwa indikator utama penurunan indeks demokrasi Indonesia adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

Selain itu, juga dikarenakan serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Selain itu, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, disebutkan, skor demokrasi di Indonesia turun dari angka 72 menjadi 70.

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga seolah membiarkan munculnya bentuk pelanggaran HAM baru.

Misalnya saja, seperti yang terdapat dalam penelitian terbaru Amnesty International Indonesia dimana dalam 8 tahun terakhir terdapat 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas di Papua.

Usman menuturkan, kasus-kasus tersebut tidak ada yang dibawa ke ranah pengadilan umum.

"Tidak ada satu pun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai pada 2014," kata Usman. (TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)