TRIBUNWOW.COM - Banyak pihak menganggap anggaran penyelenggaraan IMF-Bank Dunia terlalu tinggi, padahal pemerintah sudah memangkasnya hingga 40 persen.

Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu (6/10/2018), Staf Khusus Presiden, Adita Irawati mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menghemat pembiayaan acara yang berlangsung di Bali tersebut.

"Pemerintah sudah melakukan efisiensi di berbagai sektor (penyelenggaraan acara) sehingga biayanya bisa ditekan. Penghematannya itu mencapai sekitar 30 hingga 40 persen," ujar Adita kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Adita menambahkan bahwa sebagian besar anggaran acara tersebut diperuntukkan bagi pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata-mata untuk penyelenggaraan acara.

Anggaran yang dianggap terlalu besar bagi sebagian pihak itu juga dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum.

"Sebagian besar biaya itu untuk pembenahan airport di Bali yang artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara ya," ujar Adita.

• Sindir Tim Sukses Prabowo soal IMF, Ruhut Sitompul: Jangan Ajari Ikan Berenang

Terkait anggaran tersebut, anggota tim ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rizal Ramli, mendesak supaya mengalihkannya untuk penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

"Teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," ujar anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, saat memberikan pernyataan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018) malam.

"Kedua, dialirkan penghematan itu untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," tuturnya.

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean juga menilai pemerintah salah prioritas.

Dana besar yang Ferdinand anggap dapat digunakan untuk membantu korban bencana justru lebih diprioritaskan untuk menjamu para tamu acara pertemuan IMF-Bank Dunia tersebut.

"Sudah tau kan mengapa kita harus Ganti Presiden 2019 nanti?

Salah satunya karena mereka lebih memprioritaskan menjamu IMF dan BANK DUNIA daripada memberi makan minum rakyatnya korban bencana," tulisnya di akun Twitter @LawanPolitikJKW pada Senin (8/10/2018).

Adita menegaskan bahwa anggaran itu sudah dibuat jauh-jauh hari.

Tindakan pengalihan anggaran secara tiba-tiba tidak mungkin dilakukan pemerintah karena menyalahi peraturan perundangan.