Syafrudin menegaskan MoU ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS, tapi juga untuk menjamin penegakan hukum jika ada cyber crime.
“Kami berharap adanya dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana, serta antisipasi pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari pihak yang terdampak dengan adanya seleksi CPNS tahun 2018 ini,” imbuh Syafruddin.
(TribunWow.com/ Qurrota Ayun)