TRIBUNWOW.COM - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan sikap pemerintah terkait tindakan masyarakat yang mengambil barang secara sepihak di sejumlah gerai ritel di Palu, Sulawesi Tengah, usai bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9/2018).

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Aprindo menyebut pemerintah daerah (Pemda) belum melakukan koordinasi terkait arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Mendagri meminta barang dagangan diberikan terlebih dahulu kepada korban dan akan dibayar pemerintah.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan.

"Kami menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan dengan memberikan izin bagi masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang ada di Palu dan Donggala tanpa koordinasi lebih dahulu dengan pemilik usaha, atau manajemen, maupun menghubungi Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern," ujar Roy, Minggu (30/9/2018).

• Gempa dan Tsunami Melanda Sulawesi Tengah, Jokowi Harap Masyarakat Tak Tinggalkan Palu

Roy menuturkan, pernyataan dari pemerintah seakan memberikan kesempatan masyarakat untuk bertindak di luar tata krama.

Hingga Minggu malam, menurut Roy pengambilan barang di gerai ritel di Palu telah terjadi di 41 titik.

40 di antaranya gerai Alfamart dan satu gerai Hypermart.

Roy juga menyayangkan sikap pemerintah yang hingga kini belum melakukan koordinasi dengan pihaknya.

"Sampai sekarang kami belum pernah diajak komunikasi oleh Mendagri dan pemda. BUMN saja dipanggil terlebih dahulu oleh para pimpinannya, tetapi kami pelaku usaha non-BUMN atau swasta tidak pernah diajak bicara atau minimal dikomunikasikan mau bagaimana jalan terbaiknya," jelas Roy.

• Kondisi Terkini Pasha Ungu Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah: Maaf Baru Bisa Mengabarkan

Bantahan dari Mendagri

Tjahjo Kumolo, membantah pemberitaan yang beredar di sejumlah media mengenai adanya penjarahan di beberapa toko di Palu, Sulawesi Tengah.

Dikutip dari setkab.go.id, sejumlah media online sempat memberitakan mengenai penjarahan pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami yang terjadi.

Tjahjo menjelaskan, halaman yang menjadi tempat pengungsian terdapat toko yang roboh, sehingga makanan dan minumannya berhamburan.

"Kemudian diambil masyarakat, jadi bukan penjarahan," kata Tjahjo dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (30/9/2018).