TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas menanggapi pemberitaan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik yang diajukan Partai Gerindra menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter Tsamara Amany Alatas, @TsamaraDKI, Selasa (18/9/2018), dalam cuitannya Tsamara menolak tegas jika mantan koruptor menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Saya tak mau mantan koruptor jadi wakil gubernur DKI Jakarta!" tulis akun @TsamaraDKI.

Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini masih kosong seusai dilepas Sandiaga Uno untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

• Soal Jabatan Wagub DKI, Waketum Gerindra: Katanya Koalisi, Kok Ribut-ribut Kayak begini

Dalam pemberitaan Tribunnews.com, Senin (17/9/2018), Muhammad Taufik digadang-gadang akan mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengantikan Sandiaga Uno.

Padahal saat ini Taufik juga sudah masuk dalam daftar bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

Sebelumnya, Taufik sempat divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Ia juga sempat terlibat adu argumen dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak memperbolehkannya menjadi bakal calon legislatif karena merupakan mantan napi koruptor.

• Romahurmuziy: PPP Konsisten Tidak Mencalonkan Eks Napi Korupsi sebagai Bacaleg

KPU berpegang kepada PKPU yakni larangan mantan terpidana korupsi untuk turut serta jadi caleg dalam Bab II Pengajuan Bakal Calon Bagian Kesatu Umum.

Peraturan tersebut telah ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman di DKI Jakarta, Senin (2/7/2018).

Pada Pasal 4 ayat 3, disebutkan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

KPU RI menyamakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku tindak pidana korupsi berada di tingkatan yang sama, yaitu, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai caleg di setiap tingkatan.

• SBY Tegaskan Pemerintahannya Selama 10 Tahun Sangat Peduli dengan Rakyat Miskin

Namun, Taufik bersikukuh dengan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Kasus itu kemudian dibawa ke ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Bawaslu mengatakan jika Taufik berhak untuk mencalonkan caleg karena telah menebus masa hukuman.

KPU tetap bersikukuh tidak mau meloloskan Taufik.