Sempat Alami Penolakan di Beberapa Daerah, Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung Gelar Diskusi di Lampung

Penulis: Qurrota Ayun
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung

“Kalau giat tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim, Jumat (24/8/2018).

Sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

Ratna Sarumpaet Sindir Jokowi Disertai Unggahan Foto Uang Kertas Nominal Rp 200 Ribu

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” kata Rikky.

Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Diskusi yang melibatkan Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet rencananya digelar Sabtu (25/8/2018) di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang.

Politisi Gerindra Ahmadi Sofyan mengatakan, pihak yang menolak justru provokator.

Refly Harun Dicopot dari Komisaris Utama Jasa Marga, Ratna Sarumpaet: Apa Dosanya?

“Apa nggak kebalik, justru yang heboh menolak itu malah bisa disebut provokator dan mengganggu kedamaian di Babel. Babel ini dikenal sangat toleran, siapa saja bisa masuk dan dilindungi. Orang Babel cerdas dan nggak bisa diprovokasi oleh siapa pun,” ujar Ahmadi.

Ahmadi mengatakan, dirinya tidak bisa menyebut diskusi itu bermuatan politis atau tidak, lantaran belum dilaksanakan.

Namun ia beharap, negara harus menjamin kebebasan orang untuk berdiskusi kapan dan di mana saja. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)