"Polisi tugasnya hanya pengamanan wilayah supaya tetap kondusif. Media kan tahu sebelumnya ada beberapa kelompok yang menolak adanya Ratna Sarumpaet dan Gerung dalam diskusi itu," kata Abdul Munim, Minggu (26/8/2018).

Dia mengungkapkan, polisi tidak memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) guna menjaga Kamtibmas.

• Riset Alvara: Jokowi-Maruf Unggul di Jawa, Prabowo-Sandiaga di Sumatera

"Kami harus mencegah konflik dari kedua kelompok tersebut. Kalau polisi melakukan pembiaran, dan kedua kelompok bertemu, lalu jika terjadi konflik, siapa yang akan disalahkan? Makanya ini bersifat pencegahan," ujarnya.

Menurut Abdul, jika sudah waktunya, silakan kedua kelompok melaksanakan kampanye sesuai jadwal dari KPU.

"Masyarakat jangan terprovokasi karena polisi tetap berkomitmen menjaga pemilu ini berjalan dengan baik," pesannya.

Abdul menjelaskan, pada 2019 nanti, sesuai UU Pemilu, perhelatan demokrasi itu bernama pemilihan presiden, bukan pergantian presiden.

Pilihan boleh beda, tetapi kerukunan dan kedamaian tetap harus dijaga.

Siapapun yang terpilih, seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung dengan mengisi pembangunan melalui kegiatan positif.

• Tanggapi Insiden yang Dialami Neno Warisman, Mardani Ali Sera: Aparat Keamanan Hilang Kepercayaan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diskusi yang digagas Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) Bangka Belitung dengan narasumber Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung dan Ahmadi Sofyan (Caleg Gerindra) pada Sabtu (25/8/2018) batal dilaksanakan.

Ketua GSI Babel, Muhammad Amin mengatakan, selain diskusi yang bakal dihadiri 200 peserta, pelantikan pengurus GSI tingkat kabupaten/kota juga dibatalkan.

Pengurus GSI Babel hanya menggelar rapat terbatas dengan Ratna Sarumpaet yang sudah terlanjur tiba di Pangkal Pinang. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)