Sri Mulyani justru mempertanyakan, kenapa Zulkifli yang saat itu ada di kabinet tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran antara perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan.

Padahal, rasionya lebih tinggi dari yang sekarang.

"Jadi, ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?," tanya Sri Mulyani.

Tak hanya itu, melalui akun Facebook resmi Sri Mulyani Indarwati, Senin (20/8/2018) pagi, ia menuliskan tanggapan terkait pidato Zulkifli Hasan adalah pidato politis dan menyesatkan.

Berikut catatan Sri Mulyani yang ditulis secara lengkap melalui akun Facebooknya.

Menanggapi hal itu, Zulkifli Hasan mencoba memberikan klarifikasi atas pidatonya di Sidang Tahunan MPR soal utang negara.

Zulkifli mengaku bahwa apa yang ia sampaikan berdasarkan data nota keuangan 2018 dengan rincian pembayaran bunga utang sebesar 238 triliun rupiah dan pembiayaan Utang sebesar 399 triliun rupiah.

Sehingga, tidak ada keterangan mengenai pembayaran pokok utang sebesar 396 triliun rupiah.

Setelah itu, terkait pernyataan Sri Mulyani bahwa utang saat ini merupakan warisan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan menanggapi dengan menyebut bahwa Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan pada masa itu.

Zulkifli lantas mengaku bahwa jabatannya di era SBY saat menjadi menteri kehutanan tidak mengambil kebijakan soal utang dan tugasnya sebagai Ketua MPR menyerap aspirasi rakyat, kemudian menyampaikan pada pemerintah.

Sehingga, menjadi kewajiban Konstitusionalnya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah dan memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya untuk rakyat.

Berikut ini cuitan Zulkifli Hasan selengkapnya:

"Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pidato Saya di Sidang Tahunan MPR Politis & Menyesatkan

Menkeu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya

Siapa sebenarnya yg MENYESATKAN? Berikut adalah jawaban saya #JawabBenar