TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah pernyataan sejumlah tokoh yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar dalam penanganan dampak gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dilansir TribunWow.com dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setkab.go.id, bantahan Pramono Anung itu disampaikan usai menghadiri acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

“Anggarannya Rp 4 triliun lebih, Rp 4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp 4 triliun lebih,” jelas Pramono Anung kepada wartawan.

• Mensos Beri Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Gempa di Lombok Rp 15 juta

Ia memberi contoh, untuk menggantikan rumah yang rusak, dimana terdapat tiga klasifikasi kerusakan, yaitu rusak berat, sedang dan ringan, membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Seperti diketahui, anggaran untuk korban yang rumahnya rusak berat adalah sebesar Rp50 juta, rusah sedang Rp25 juta,dan rusak ringan Rp10 juta.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ucapnya.

Meskipun mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun lebih, Pramono Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa jumlah yang rusak nanti yang akan ditangani.

Dalam kesempatan ini ia juga menuturkan bahwa seharusnya ketika gempa terjadi seluruh pihak harusnya saling bersatu, bukannya malah memelintir dan sebagainya.

• Reaksi Presiden Jokowi setelah Divonis Melawan Hukum dalam Kasus Karhutla dan Dijatuhi 12 Hukuman

“Kita belajar dari bangsa-bangsa lain, seperti di Jepang, itu seharusnya kita bersatu untuk menanganai itu bukan malah kemudian menginformasikan hal yang bukan yang sebenarnya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik melalui akun Twitter, @RachlanNashidik, mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan gempa di Lombok.

Melalui Cuitan yang ia unggahnya pada Selasa (21/8/2018), Rachland mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-World Bank Summit.

Rachland mengatakan seharusnya Presiden Jokowi menunjukkan aksi-aksi simbolik yang mengekspresikan empati.

• PUPR Targetkan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Lombok Selesai dalam Satu Tahun

"Bila benar sejauh ini Presiden Jokowi hanya mengucurkan Rp.38 Miliar bagi bencana di NTB, maka ia sedang memamerkan kekosongan sensitivitas, empati, tanggungjawab, sense of urgency dan rasa keadilan di dalam kepemimpinannya.

Negara tak hadir bagi rakyatnya yang sedang berduka.

Saya mendesak Presiden Jokowi membatalkan IMF-World Bank Summit yang akan diselenggarakan di Bali. Tak pantas dan seluruhnya salah untuk mendahulukan perhelatan seharga hampir Rp 1 Triliun di sebelah penderitaan saudara-saudara kita di NTB yang lebih membutuhkan perhatian.