Dengan TIGA fungsi, hak & kewenangan itu; entah baca buku apa yang dibaca: koq begitu sering muncul diksi nirnalar & nol otak dengan menyebut diri & kelompok partai sebagai oposisi? Penguasa kok oposisi? Lepas tanggungjawab atau kebanyakan ngecuit dari soal minyak s/d goreng tahu?

Saya makin tak mengerti ketika legislator2 bergaji itu terlalu dini, bicara capres2an dengan menyandang status sebagai legislator; padahal peluit pemilu/pilpres belum berbunyi. Rakyat dikicau untuk salahkan satu orang; sembari pesan untuk #2019GantiPresiden.

• Sekjen PKB Abdul Kadir Karding: Kekuatan 6 Parpol Pendukung Jokowi adalah Modal Utama

Para ahli sudah menyepakati betapa pascaamandemen UUD '45, terjadi apa yang disebut LEGISLATIVE HEAVY dalam segitiga LEG-EXE-YUD (Legislatf-Eksekutif-Yudikarif). Kekuasaan lembaga kepresidenan dibatasi, kekuasaan Yudikatif di-BadanKehormatan-kan dulu u/ weceee weciao, dokumen DPD RI diinjak & dijual kiloan.

Dalam hubungan EXE - LEG, bahkan kekuatan executive tinggal 25%, smtr 75% sisanya masuk ke dalam palu godam legislative. Pun sejumlah hak subpoena & hak imunitas dalam sidang2 terbuka DPR yang rusak CCTV & live streamingnya.

Dan setiap hari, publik tidak diajak bicara soal2 publik; melainkan agenda2 & isu2 selingkaran Senayan yang bahkan diucapkan pimpinan LEG berbusa-busa tanpa lebih dulu dirapatkan & dinotulenkan.

Jauh lebih susah mencari dokumen #workpaper atau #positioningpaper dlm rapat2 parlemen abad jari2 jempol skrg; drpd naskah2 pidato & video posisi politik DN_Aidit di masa lampau. Entah di planet mana legislator2 itu unjuk visi & program sbg oposisi.

Hampir seluruh akal tak bisa dipakai, rujukan akademik tenggelam seakan takut pada Bu Susi; dalam apa yang disebut sebagai oposisi. Tak ada dua sayap kiri-kanan dalam letak kursi: pemerintah & oposisi. Tak ada Shadow Cabinet untuk tunjukkan perbedaan program-ideologi.

Masih hebat pergulatan seorang mantan menteri yang jelas2 mempreteli investor2 Jepang, menolak proyek kereta cepat Bandung - Jakarta, menolak proyek Jembatan Selat Sunda, dsbgnya dalam bentuk memoar akhir jabatan. Ia diganti. Ksatria!

Saya akhiri cuitan #PO ini, takut terpancing u/ sebut nama; lalu ngecek absennya, cek kwitansi honor ini itunya, cek jumlah jam yang ia pakai unjuk bicara di DPR selama 5 tahun, cek kolesterol & harga uang yang ia pakai sehari2 via brand yang tentu bukan produk2 dalam negeri di tubuh mereka," tulis Indra.

• Dewan Pakar PKPI Minta Demokrat Lupakan Jokowi: Jangan Abu-abu Terus

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)