11. Dlm soal budget, bahkan DPR memiliki akses & berwenang sampai tingkat Satuan Tiga dlm penetapan RAPBN menjadi APBN. Artinya, publik otomatis ikut bersuara, jk benar legislatif adlh wujud Vox Populi vox Dei. Dokumen RAPBN wajib jd dokumen publik. #PO

12. Dlm soal pengawasan; DPR berwenang u/ mengawasi semua lembaga/badan penyelenggara negara yg dialiri satu gobang sj dari dana publik, dlm hal ini APBN. Apakah seluruh dana2 itu digunakan bagi seluas-luasnya kepentingan umum & keadilan sosial? #PO

13. Dg TIGA fungsi, hak & kewenangan itu; entah baca buku apa yg dibaca: koq begitu sering muncul diksi nirnalar & nol otak dg menyebut diri & klpk partai sbg oposisi? Penguasa kok oposisi? Lepas tanggungjwb atau kebyakan ngecuit dari soal minyak s/d goreng tahu? #PO

• Sekjen PKB Abdul Kadir Karding: Kekuatan 6 Parpol Pendukung Jokowi adalah Modal Utama

14. Sy makin tak mengerti ketika legislator2 bergaji itu terlalu dini, bicara capres2an dg menyandang status sbg legislator; pdhl peluit pemilu/pilpres blm berbunyi. Rakyat dikicau u/ salahkan satu org; sembari pesan utk #2019GantiPresiden. #PO

15. Para ahli sdh menyepakati betapa pascaamandemen UUD '45, terjd apa yg dsbt LEGISLATIVE HEAVY dlm segitiga LEG-EXE-YUD. Kekuasaan lembaga kepresidenan dibatasi, kekuasaan Yudikatif di-BadanKehormatan-kan dulu u/ weceee weciao, dokumen DPD RI diinjak & dijual kiloan. #PO

16. Dlm hubungan EXE - LEG, bahkan kekuatan executive tinggal 25%, smtr 75% sisanya masuk ke dlm palu godam legislative. Pun sjmlh hak subpoena & hak imunitas dlm sidang2 terbuka DPR yg rusak CCTV & live streamingnya. #PO

17. Dan setiap hari, publik tdk diajak bicara soal2 publik; melainkan agenda2 & isu2 selingkaran Senayan yg bahkan diucapkan pimpinan LEG berbusa-busa tanpa lbh dulu dirapatkan & dinotulenkan. #PO

18. Jauh lbh susah mencari dokumen #workpaper atau #positioningpaper dlm rapat2 parlemen abad jari2 jempol skrg; drpd naskah2 pidato & video posisi politik DN_Aidit di masa lampau. Entah di planet mana legislator2 itu unjuk visi & program sbg oposisi. #PO

19. Hampir seluruh akal tak bisa dipakai, rujukan akademik tenggelam seakan takut pd Bu Susi; dlm apa yg disebut sbg oposisi. Tak ada dua sayap kiri-kanan dlm letak kursi: pemerintah & oposisi. Tak ada Shadow Cabinet utk tunjukkan perbedaan program-ideologi. #PO

20. Msh hebat pergulatan seorg mantan menteri yg jelas2 mempreteli investor2 Jepang, menolak proyek kereta cepat Bandung - Jakarta, menolak proyek Jembatan Selat Sunda, dsbgnya dlm bentuk memoar akhir jabatan. Ia diganti. Ksatria! #PO

21. Knp smlm ada 6 partai bersama Jokowi? Krn tdk ada satupun partai yg terbukti bisa meraih 50% + 1 di DPR. Cilakanya, tatib mengatur soal 4/5, 3/4, plus voting u/ samakan irama. Koalisi yg solid bakal hadang oposisi yg ndak berkamus dlm benak ahli. #PO

• Hasil Survei LIPI terhadap Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum, Keamanan, dan Ekonomi

22. Sy akhiri cuitan #PO ini, takut terpancing u/ sebut nama; lalu ngecek absennya, cek kwitansi honor ini itunya, cek jmlh jam yg ia pakai unjuk bicara di DPR selama 5 thn, cek kolesterol & harga uang yg ia pakai sehari2 via brand yg tentu bukan produk2 dlm negeri di tubuh mrk. 

23. Kalau ada yg tersinggung, mhn dibuka pintu maaf. Mdh2an diksi sy tak sehalusinasi yg dipakai mrk yg "berjuang" spy Jokowi kalah u/ satu periode lagi. Pd tiupan pluit pertandingan dimulai; #SGJ tentu dg senang hati bicara terbuka, tmsk rekam jejak legislator2 pejuang itu. #End," tulisnya.

• Rustam Ibrahim: Pemerintah Jangan Hanya Berwacana soal Menempatkan Napi Koruptor di Pulau Terluar

Dikutip dari Kompas.com, dari hasil pertemuan jamuan makan malam di Istana Bogor itu disepakati nama cawapres yang akan diusung oleh partai koalisi Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Koalisi sudah bulat, (nama cawapres) sudah di tangan Presiden. Mengerucut ke satu nama," ujar Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, seusai pertemuan di Istana Presiden Bogor.

Pertemuan itu berlangsung tertutup dari awak media ini berlangsung pada pukul 20.30 WIB hingga 22.45 WIB.

Diketahui, sebelumnya Jokowi telah mengantongi sejumlah nama untuk dipilih sebagai cawapresnya.

Mereka adalah Cak Imin, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, Airlangga Hartarto, dan Mahfud MD. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)