TRIBUNWOW.COM - Jubir Bidang Kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, memberikan tanggapan soal pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan melalui akun Twitter miliknya, @Uki23, yang diunggah, pada Sabtu (21/7/2018).

Mulanya, Fahri Hamzah menulis soal kekhawatirannya terhadap BUMN melalui akun Twitternya.

• Fahri Hamzah: Saya Khawatir BUMN dalam Masalah Besar

Fahri mengatakan jika utang BUMN lebih besar ketimbang utang negara.

Bahkan, Fahri menyebut bahwa BUMN merupakan tempat berkumpulnya tim sukses pemerintahan saat ini.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan BUMN dikelola tanpa pertanggungjawaban dan seolah memimiliki kewajiban untuk menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa.

"Saya khawatir BUMN kita dalam masalah besar....
Hutangnya lebih besar dari hutang negara...tempat mangkal tim sukses, dikelola tanpa pertanggungjawaban dan menjadi petugas operasi ekonomi komando dengan kewajiban menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa. #Waspadalah," tulis @Fahrihamzah.

Menanggapi hal tersebut, Dedek mengatakan jika BUMN yang menjadi mesin produktivitas bangsa justru mengalami kenaikan nilai aset.

Pria yang akrab disapa Uki itu menyebut jika BUMN mengalami kenaikan nilai aset sekitar 2700 triliun rupiah atau naik sekitar 60 persen sejak tahun 2014.

Politisi PSI itu kemudian merasa lebih khawatir dengan DPR RI yang berada di bawah kepimpinan Fahri Hamzah.

Menurut Uki, DPR RI tidak produktif dan terkesan menghalang-halangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta tidak transparan.

• Mendag Sebut Harga Telur Naik karena Piala Dunia 2018, Indonesia jadi Sorotan Media Asing

"BUMN kita sebagai salah satu mesin produktifitas bangsa justru mengalami kenaikan nilai Aset sekitar 2700 triliun Rupiah (60%) sejak 2014.

Saya lebih khawatir dgn @DPR_RI dibawah pimpinan anda yang tak produktif, terkesan menghalang-halangi penyidikan @KPK_RI dan tak transparan," ujar @Uki23.

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa tidak akan ada penjualan aset milik PT Pertamina (Persero).

Hal itu disampaikan Rini terkait isu penjualan aset Pertamina imbas dari usulan yang dilakukan oleh BUMN tersebut.

Usulan yang dikirimkan Pertamina ke pemerintah selaku pemegang salam merupakan rencana aksi korporasi sebagai bagian rencana bisnis Pertamina meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya ke depan.

• BNPB: Perkiraan Tinggi Gelombang Laut Capai 4 hingga 6 Meter di Pesisir Selatan DIY

"Dalam surat yang disampaikan ke Pertamina, tidak ada kalimat penjualan aset ataupun persetujuan penjualan aset. Namun sebaliknya, Pertamina diminta mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali," kata Rini saat menerima Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (20/07/2018).

Rini pun meminta Pertamina untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina terus sehat 100 tahun ke depan dan terus mengawal tugasnya sebagai BUMN yang menjalankan fungisnya sebagai agen pembangunan dan bisa terus sehat dan tumbuh," ujar Rini.

"Pemerintah juga terus mengawal agar Pertamina betul-betul bisa dikelola secara profesional, transparan, dan sustainable untuk anak cucu cicit kita. Saya juga tekankan bahwa kontrol utama tetap di Pertamina,” imbuh Rini. (TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)