Buntutnya, menurut data BPH Migas, ada sekitar 1.926 SPBU di Pulau Jawa, Madura dan Bali yg tdk lagi menjual Premium.

18) Bukan hanya membuat langka Premium, pemerintah bahkan sempat mewacanakan menghapus Premium dan menggantinya dengan Pertalite, jenis BBM yg hingga kini tak pernah jelas formulasi harganya.

• BBM Naik, Said Didu Sebut DPR Juga Ikut Salah

19) Namun akhirnya, baik Premium maupun Pertalite masih sama-sama dibiarkan eksis.

20) Anehnya, menjelang mudik kemarin, aturan pembatasan distribusi Premium tadi diubah lagi oleh Perpres No. 43/2018. Kini SPBU di Jawa, Madura, dan Bali boleh kembali menjual Premium.

21) Jadi, sekali lagi kebijakan pemerintah terkait BBM ini tak jelas, tak konsisten dan tak terencana dengan baik.

Tak ada ucapan pemerintah yg bisa dipegang oleh kita hari ini.

22) Pemerintah seharusnya tdk membiarkan masyarakat diombang-ambingkan fluktuasi harga pasar.

Jangan biarkan masyarakat dipaksa menanggung sendiri risiko perekonomian global.

23) Jangan sampai orang kemudian bertanya: apa gunanya negara jika kebijakan tergantung mekanisme pasar internasional?

24) Artinya, harus ada intervensi pemerintah terhadap semua jenis BBM, bukan hanya solar, Premium, dan minyak tanah sj.

25) Sebab, keliru besar jika soal harga BBM ini hanya didudukkan dlm kacamata kelas sosial, seolah ada BBM khusus bagi orang miskin, dan ada BBM untuk orang mampu.

• Hadiri Acara Ulang Tahun Budayawan Betawi, Anies Baswedan Berikan Ucapan Khusus

26) Pandangan semacam itu, selain menyesatkan jg bisa blunder, krn harga BBM secara umum merupakan komponen inflasi yg punya daya tekan kuat terhadap daya beli masyarakat. Efek dominonya sgt luas.

27) Harga BBM berimplikasi langsung terhadap harga transportasi, harga listrik, harga gas, biaya logistik, dan pada akhirnya berimplikasi terhadap kantong masyarakat secara umum.

28) Ini bukan masalah kelas, ini adlh masalah publik di mana pemerintah tak boleh lepas tangan atau pura-pura tidak paham," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)