TRIBUNWOW.COM - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) memberikan analisis terkait hasil survei Pilkada, khususnya survei pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilkada Jawa Barat (Jabar).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RustamIbrahim yang diunggah pada Sabtu (30/6/2018).

Rustam Ibrahim membeberkan analisisnya dalam rangka menjawab pertanyaan dari mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Awalnya, Dipo Alam menanyakan hasil survei berbeda dengan real count.

Sebagai contoh hasil dari Pilkada DKI 2017.

• Tanggapi Omongan Jokowi soal Mahathir, Ferdinand: Sebaiknya Direvisi, Jangan Malu Salah

@dipoalam49: Bung @RustamIbrahim pengalaman Pilgub DKI 2017 yg kadang orang pertanyakan seseilmiahnya lembaga survei dan orang2nya, bisa2 jebul realnya lain loh @fadlizon @elfizal
@PrijantoRabbani @RamliRizal
@ssirah @Fahrihamzah @zarazettirazr @gitaluna @saididu.

Menanggapi hal itu, Rustam Ibrahim mengatakan jika sepanjang survei dilakukan dengan metodologi ilmiah yang benar dan konsisten, maka hasilnya adalah ilmiah, bukan politik.

Berikut pernyataannya.

"1) Mengapa hasil survai Pilkada bisa meleset? Khususnya kasus prediksi perolehan suara pasangan Sudrajat - Akhmad Syaikhu yang jauh berbeda dengan hasil Quick Count?

Seperti juga pernah terjadi dalam kasus Ahok? Dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan beberapa analisis."

• Dipo Alam Sebut Masukan Rizal Ramli Tak Salah jika Diperhatikan, Rustam dan Fadli Zon Angkat Bicara

"2) Saya akan memulai dengan pernyataan.

Sepanjang survai dilakukan dengan metodologi ilmiah yg benar & konsisten, dan hasil yg dipresentasikan tidak di-ubah2, maka menurut saya survai tsb adl survai ilmiah,bukan survai politik.

Meskipun bisa saja dananya diperoleh dari pihak luar."

"3) Hasil survai pada dasarnya hanya berlaku PADA WAKTU survai dilakukan, termasuk soal elektabilitas calon.

Makanya dalam setiap survai ada kalimat pertanyaan yang standar:
'Jika Pilkada dilakukan HARI INI siapa calon yang anda pilih?' Jadi bukan pada waktu hari Pilkada NANTI."