Sejak 2015, rasio utang kita terhadap PDB kembali naik. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82 persen.

25) Lagi pula, batas 60 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebaiknya tdk dijadikan satu-satunya acuan pemerintah. Rasio tsb tak selalu akurat menunjukkan tingkat kesehatan fiskal negara kita.

26) Untuk keperluan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, kita seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap pendapatan negara.

27) Pendapatan negara itulah yg nantinya digunakan untuk membayar beban utang. Masalahnya, selama pemerintahan @jokowi, rasio utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

28) Pada 2014, rasio utang terhadap pendapatan negara masih berada di angka 168,3 persen. Tahun 2015 dan 2016 rasionya naik menjadi 209,9 persen dan 225,4 persen.

• Fakta-fakta Kombes Polisi Aniaya 7 Anak Buahnya, Kronologi hingga Penanganan Kasus

29) Terakhir, pada 2017 silam, rasionya terus meningkat menjadi 237,9 persen. Artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan negara kita.

30) Bgmn bisa pemerintah @jokowi menyebut posisi utang kita masih aman jika untuk membayar bunga dan cicilan utang harus dilakukan dgn menambah utang?

31) Utang baru bisa dianggap aman jika pelunasannya tidak mengganggu likuiditas. Manajemen utang gaya gali lubang tutup lubang ini berbahaya. Tidak boleh diteruskan.

32) Jadi, kritik P @prabowo sudah benar. P Prabowo dan @Gerindra tidak asal bunyi dalam mengkritik soal utang ini.

Mahal sekali harga yg akan kita bayar jika pemerintah tak bisa dikritik dan diingatkan. Ini memang rezim raja utang," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)