TRIBUNWOW.COM - Kesaksian Setya Novanto dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta membuat publik heboh.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut lantaran mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyebut nama petinggi PDIP.

Dua politisi PDIP yang disebut Setya Novanto menerima jatah uang e-KTP adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Mereka berdua dikatakan Setnov menerima masing-masing uang sebesar 500 ribu dollar AS dari Made Oka.

Menurut Setya Novanto, Made Oka disaksikan Andi Narogong mengatakan sendiri kepadanya saat mereka berdua mengunjungi rumahnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Hasto menganggap ada pihak-pihak yang mencoba membawa persoalan kasus KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI-P.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," ujar Hasto.

POPULER! Mahfud MD: Ini Pelajaran Berharga Bagi Mereka yang Dulu Teriak Bela Setnov, Bilang Gak Ada Korupsi

Hasto juga menyampaikan jika partainya siap diaudit terkait pernyataan Setya Novanto itu.

"Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," ‎katanya.

Menurut Hasto, PDIP justru justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.

Ia kemudian menuding jika penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung hanya sebagai upaya agar Setnov mendapat Justice Collaborator.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean angkat bicara.

Menurutnya, langkah Hasto yang dianggap mengalihkan kesalahan kepada pemerintahan SBY sangatlah tidak pantas.