TRIBUNWOW.COM - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah jika dua kadernya, Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Menurut Hasto saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi. Ditambah lagi dengan tidak memiliki menteri di pemerintahan, sehingga tidak ikut mendesain.

Menanggapi kabar tersebut, Kadiv Advokasi Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi melalui akun Twitternya @LawanPolitikJKW, dirinya mengatakan:

"Hasto sekjen PDIP menggunakan nalar jongkok untuk merespon keterangan Setnov di sidang Tipikor terkait @pramonoanung dan @puan_maharani diduga terima 500 rb USD dari EKTP.

Seolah PDIP tak mungkin korupsi karena sebagai Oposisi. Korupsi bukan soal oposisi atau penguasa, tapi moral pribadi.

Hasto ibarat sedang memainkan politik kobokan. Kobokan itu cuci tangan, setelah tangan dicuci, airnya disiramkan ke orang lain.

Jorok, tak beretika. Kader PDIP yg disebut Setnov terima suap dari E-KTP, koq Hasto kesannya nyiram air cuci tangan ke Demokrat.

Bukankah sebaiknya Hasto menjawab keterangan Setnov dengan bukti-bukti dan bukan dengan opini?

Mestinya Hasto mendukung penuntasan kasus korupsi EKTP secara terbuka dan menyeluruh, bukan melindungi kader yang diduga terlibat dengan cara kotor".

BACA  Heboh Ucapan Prabowo soal Indonesia Bubar di Tahun 2030, Begini Penerawangan Mbah Mijan

Tak hanya sampai disitu, dirinya kembali mencuitkan saran untuk Hasto agar dirinya tidak cuci tangan dalam kasusnya tersebut.

"Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.

Kala itu proyek EKTP diaetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR. Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.

Jangan cuci tangan deh Hasto..!!

Perilaku Korupsi bkn ditentukan oleh posisi sebagai Oposisi atau sebagai penguasa.