TRIBUNWOW.COM - Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara tentang tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Twiiter pribadinya @LawanPoLitikJKW yang ia tuliskan pada, Jumat (22/3/2018).

Diketahui, dua Politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto turut menerima uang dari proyek e-KTP.

Hal ini terungkap dari keterangan Setya Novanto yang diperiksa sebagai terdakwa di sidang lanjutan hari ini, Kamis (22/3/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menyoal uang ke Puan dan Pramono masing-masing USD 500 ribu, diterangkan Setya Novanto itu berdasarkan dari pengakuan Made Oka Masagung di rumahnya. Dalam pertemuan itu, hadir pula Andi Narogong.

POPULER: Dianggap Melanggar, Foto Syahrini saat Berpose di Monumen Holocaust Jadi Sorotan

Namun ketika ditanya lebih lanjut, Setya Novanto belum mengkonfirmasi soal hal itu kepada Puan dan Anung Pramono.

Lantaran pernyataan Setya Novanto itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tudingan Setya Novanto bahwa ada aliran uang proyek KTP elektronik kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, tidak lah benar.

Menurut Hasto, PDIP tidak punya kuasa dalam proyek tersebut karena merupakan partai oposisi saat itu.

Hasto meminta menteri Dalam Negeri saat proyek KTP elektronik digulirkan, yakni Gamawan Fauzi menjelaskan secara gamblang terkait proyek tersebut.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (22/3/2018).

Pasalnya menurut Hasto, ‎proyek tersebut digulirkan pada masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) .

Pada masa pemerintahan tersebut banyak korupsi terjadi, padahal Partai Demokrat besutan SBY tersebut mengusung tagline 'Katakan Tidak pada Korupsi'.

POPULER: Pernah Bergaya bak Perempuan, Aby Respati Sindir Lucinta Luna

"Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tsb, termasuk E-KTP”‎ kata Hasto.