TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amien Rais menyebut jika program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan (pengibulan).

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

BACA  Amien Rais Sebut Bagi-bagi Sertifikat Tanah Pengibulan, Begini Kesaksian dari Petugas Lapangan

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan jika Amien tidak mempunyai data terkait tudingan tersebut.

Dirinya juga membantah perihak mayoritas 74 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh asing.

Sama halnya dengan Sofyan Djalil, Ketua Dewan Pengawas LP3ES, Rustam Ibrahim memberikan saran kepada Amien Rais.

Melalui akun Twitternya @RustamIbrahim, dirinya mengatakan:

"Ada baiknya Amien Rais bertanya dulu kepada Ketua Umum PAN mengapa lahan-lahan banyak dikuasai perusahaan perkebunan. Pak Zulkifli tentu tahu datanya, beliau pernah menjadi Menteri Kehutanan (2009 - 2014)"

BACA  Johan Budi: Saya Tidak Paham yang Dimaksud Amien Rais Ngibulin, Ngibulin yang Mana?

Soal tudingan pengibulan oleh Amien Rais, sederet tokoh pun membela Presiden Jokowi.

Sederet tokoh tersebut diantaranya; Rustam Ibrahim, Muhamad Guntur Romli, hingga Johan Budi.

Seraya dengan tokoh-tokoh diatas, Luhut justru marah besar terhadap Amien Rais dan mengancam akan membongkar kesalahan-kesalahannya.

Namun, menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo mengatakan jika reaksi Luhut ini menunjukkan jika di dalam pemerintahan anti terhadap kritik.

Dradjad juga berpendapat jika reaksi Luhut ini bisa jadi iklan yang buruk bagi pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, masyarakat awam dapat terkesan seolah pemerintahan ini senang mencari kesalahan dari pihak yang berbeda pandangan ataupun yang berseberangan. (TribunWow/Dian Naren)