Fadli Zon mengatakan jika mereka akan menyerap aspirasi rakyat yang ada di Tembagapura.
Sementara itu, pertemuannya dengan jajaran direksi Freeport adalah untuk menerima informasi dan masukan dari berbagai pihak yang nantinya akan digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan yang ada.
Baca berita ini: Raja Juli Antoni Sebut Ada Politik Kotor yang Benturkan PSI dan PDIP: Luar Biasa Energi Mereka
Sebelumnya, Fahri Hamzah juga menyoroti soal divestasi saham 51 persen yang diminta oleh Indonesia kepada Freeport.
Menurut Fahri Hamzah, presiden tidak diberi tahu soal kemampuan Indonesia.
"Jadi presiden Gak dikasi tahu bahwa Indonesia belum bisa ambil Freeport (51% khayalannya itu) karena menterinya pusing mau pakai uang dari mana? Presiden kira dengan Sekedar tekan angka geser," tulis Fahri Hamzah.
POPULER! Ngaku Punya Banyak Klien Ketum Partai, Begini Reaksi Hotman Paris ketika Diminta Terjun ke Politik
Diberitakan sebelumnya, PT. Freeport Indonesia akhirnya menyepakati divestasi 51 persen sahamnya untuk Indonesia.
PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya selesai pada Oktober 2022.
Kesepakatan ini dicapai oleh pemerintah dan PT Freeport Indonesia setelah keduanya bertemu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Baca ini: Disinggung soal Emosi oleh Hotman Paris Hutapea, Sandiaga Uno Tertawa
Dilansir dari laman setkab, Ignasius Jonan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (29/8/2017) menjelaskan, ada empat kesepakatan final yang dicapai dalam pertemuan tersebut.
Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
Kedua, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51persen untuk kepemilikan Nasional Indonesia.
Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.