2. Bukan Rumah Tapak

Namun, jangan berharap rumah DP Rp 0 di Jakarta akan berbentuk rumah tapak.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan harga tanah di Jakarta terlalu mahal untuk membangun rumah tapak DP Rp 0.

Padahal, syarat dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak adalah seharga Rp 140 juta per unit.

"Kenapa kami enggak bangun rumah tapak? Karena harga tanah di Jakarta besar sekali," ujar Agustino.

Skema FLPP adalah skema pemerintah pusat yang digunakan dalam program DP Rp 0 Pemprov DKI ini.

Agustino mengatakan rumah tapak seharga Rp 140 juta hanya mungkin dibangun di daerah luar Jakarta.

Di Jakarta, bahkan daerah paling pinggir seperti Rorotan masih memiliki harga lahan yang tinggi dan tidak bisa masuk ke skema FLPP.

"Rorotan yang berbatasan dengan Bekasi, di ujung Jakarta sana enggak bisa untuk bangun rumah tapak," ujar Agustino.

Oleh karena itu, rumah DP Rp 0 harus berbentuk rumah susun. Rusun menjadi yang paling ideal untuk program rumah DP Rp 0 dengan skema FLPP.

3. Penjualan Diatur BLUD

Segala hal yang berkaitan dengan rumah DP Rp 0 ini nantinya akan diatur sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tugas BLUD ini nantinya akan mengelola pembiayaan DP Rp 0 seperti mengurus uang muka dan menerima cicilan dari pemilik rumah.

Kemudian juga untuk mengendalikan penjualan rumah murah DP Rp 0.

Agustino mengatakan pemilik rumah DP Rp 0 harus menjual rumahnya ke BLUD lagi.