Komisi Penyelamatan Konstruksi nampaknya tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya.

Di atas semua itu jelas kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Ke dua faktor tersebut menyebabkan kecerobohan dalam pelaksanaan pengerjaan proyek yang menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah sehingga mengabaikan faktor keselamatan dan keamanan baik semasa konstruksi maupun setelah konstruksi selesai.

Terjadinya kecelakaan yang berturut-turut ini telah menimbulkan citra kuat di masyrakat abbhwa projek infrastruktur yang mahal dan sebagiannya dibiayai dengan utang ternyata memiliki kualitas yang buruk dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terhadap penggunanya.

Di lain pihak, projek infrastruktur ini pada umumnya bersifat komersial yang akan menjual jasanya kepada publik dengan tarif yang relatif mahal.

Memang dikhawatirkan para calon pemakai infrastruktur berbayar ini akan ragu-ragu menjadi konsumennya, paling tidak sampai kelak benar-benar yakin dan sudah terbukti aman dari faktor keselamatan pengguna.

BACA  Fahri Hamzah: UU MD3 Adalah Pelindung Mandat Rakyat

Konsekuensi dari prilaku konsumen ini akan merugikan pengelola bisnis infrastruktur karena berkurangnya pemasukan.

Akibat lebih lanjut adalah para kreditor projek mencemaskan kemampuan projek untuk membayar kembali kreditnya.

Dan juga imbasnya lebih jauh dari projek yang bermutu rendah ialah mahalnya ongkos perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu umur ekonomis projek juga menyusut sehingga menurunkan nilai asset atau nilai jual infrastruktur tersebut (jika ingin dijual seperti yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu).

Rendahnya nilai jual asset berpotensi merugikan investasi dan mengganggu kebijakan pemerintahan Presiden @jokowi yang ingin menjual infrastruktur yang telah selesai guna mendapatkan pendanaan untuk projek selanjutnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan infrastruktur adalah andalan politis Presiden @jokowi untuk mendapatkan dukungan publik.

Di lain pihak, publik juga banyak berpandangan bahwa projek-projek ini terlalu ambisius dan mahal bila dibandingkan dengan projek serupa di luar negeri.

Karena itu kita bisa memahami reaksi serius Presiden @jokowi atas kecelakaan bertubi-tubi infrastruktur yang dapat menurunkan kredibilitasnya sebagai sponsor utama pembangunan infrastruktur.

Pemerintah harus mengambil langkah dramatis untuk menghentikan sementara semua projek elevated infrastruktur di Indonesia. Seperti LRT, jalan toll layang, dan jembatan.