TRIBUNWOW.COM - Maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah angkat bicara.

Pantauan TribunWow.com, Fahri Hamzah menyatakan apabila OTT terhadap kepala daerah yang tengah mencalonkan diri lagi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari pemberantasan korupsi.

Fahri Hamzah juga mengungkapkan apabila korupsi yang ditindak KPK harus terkait dengan kerugian negara.

Baca ini:  KPU Umumkan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, 2 Parpol tak Penuhi Syarat, Ini Daftar Lengkapnya

Sedangkan OTT kepala daerah menurutnya sama sekali tidak merugikan keuangan negara.

"Saya sudah final membaca bahwa KPK menjadi gangungan, pertama karena sudah salah membaca arti dari korupsi itu, karena bupati-bupati itu yang sekarang menjadi sasaran memang sedang mengumpulkan dana untuk pemilu.

Definisi dari korupsi itu kerugian negara, 5 bupati ini tidak ada yang melakukan kerugian negara, paling berat mungkin melanggar etik," kata Fahri Hamzah dikutip Kompas TV pada Sabtu (17/2/2018).

Viral! Akses Pintu Masuk M1 Bandara Soetta Sulit hingga Pemalakan, Netter Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menilai jika KPK lebih cocok untuk pergi ke Korea Utara.

"KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja, suruh jadi aparatnya Kim Jong Un, itu cocok dia nggak bisa dia di negara demokrasi," ucap Fahri.

Baca berita ini: Fahri Hamzah Ngaku Ngeri Mendengar Peryantaan Wakil Ketua KPK soal Korupsi

Menurut Fahri Hamzah, OTT yang dilakukan KPK adalah sebuah ganngguan yang fatal dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau menurut saya, terserah presiden mau menganggap ini bukan gangguan, karena menurut saya ini adalah gangguan yang fatal, yang merusak sistem," ujar Fahri.

Baca: Ketika Cak Imin Stand Up Comedy Politikus Zaman Now, Sebut Modal Dengkul Amien Rais untuk Gusdur

Ia juga menyatakan jika KPK sudah sangat tidak terkontrol dan tidak ada yang mengontrol.