TRIBUNWOW.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Uu RUzhanul Ulum.

Sebagai bentuk dukungan, PKB menitipkan kontrak politik yang berisi 9 hal yang wajib dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

Dilansir akun Twitter Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat Syaiful Huda, @KangSyaifulHuda yang diunggah pada Senin (8/1/2018), berikut isi kontrak politik tersebut.

"Sebagai gantinya, PKB menitipkan 9 Agenda Lahir Batin sebagai visi misi dan program yang wajib dilakukan dan didorong pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum jika berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023," tulis @KangSyaifulHuda.

1. Menggerakkan, menjaga, dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren, masjid dan tajug, keberlangsungan madrasah diniyah dan majelis taklim dengan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji;

2. Menguatkan kesejahteraan ekonomi umat Jabar dengan menciptakan saudagar santri dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pemberian akses jejaring ekonomi dan pendampingan yang intensif;

Baca: Beredar Tulisan Tangan Ahok dari Mako Brimob: Tetap Tidak Boleh Cerai Kecuali

3. Membuka lapangan kerja baru, menciptakan ekonomi kreatif dengan cara menumbuhkembangkan enterpreneur muda urban dan desa untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat;

4. Menjamin keberlangsungan pasar tradisional dan warung rakyat dengan sistem zonasi retail modern dan merevitalisasi pasar tradisional;

5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dengan cara penciptaan skala ekonomi, melalui pengembangan program unggulan kawasan pedesaan (cluster ekonomi);

6. Mengarusutamakan kelompok perempuan melalui pemberdayaan usaha ekonomi serta meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

  Baca ini:Pagi Mengemis Malam Pebisnis, Pria Ini Miliki 3 Istri hingga 20 Karyawan, Begini Kisahnya

7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan di Jawa Barat melalui percepatan pemekaran, pembangunan megapolitan, dan pembangunan kawasan Jabar selatan;

8. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan mempercepat pelaksanaan program reforma agraria dan perhutanan sosial melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset untuk masyarakat Jawa Barat;

9. Mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa dengan cara menggerakan dan pengembangan bum desa, pariwisata desa, serta pengalokasian dana desa dari APBD provinsi sebagai dana pendamping dana desa dari APBN.