Sehingga Rita Widyasari merasa tak perlu melaporkan ke LHKPN soal kekayaannya di bidang tersebut.

"Bisa di cek lhkpn saya yang kedua dan juga sebenarnya tanah tambangkan bukan hak kami , akan jd milik pemda jika sudah tidak produksi, tapi kata LHKPN ini aset, jadi dikirakan harganya," tambahnya.

Dimasukkannya hal-hal tersebut dalam laporan kekayaan Bupati Rita Widyasari, pun membuat kekayaan miliknya seolah bertambah banyak saat menjabat sebagai Bupati Kukar.

"Saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh bahwa harta saya naik tajam karena jadi bupati, tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi bupati pertama hingga kini," ucapnya lagi. (Tribunwow.com/Dhika Intan)