Jika memungkinkan, kata dia, tak menutup kemungkinan rusunawa bisa berubah jadi hak milik.

"Kita sekarang lagi menghitung dari segi kebijakannya apakah kebijakan tersebut pas untuk membantu warga. Itu yang harus dihitung dengan baik," kata Sandi.

Berkaitan dengan skema kepemilikan rumah dengan DP nol persen yang ditujukan untuk warga berpenghasilan sedikitnya Rp 7 juta, Sandi membantah kebijakan tersebut tak sesuai dengan janji kampanye terdahulu.

"Enggak, masih sama dengan yang dibicarakan dulu. Itu skema pertama waktu kami masih sosialisasi. Sekarang tim lagi mefinalkan skemanya seperti apa," ujar Sandi.

Seperti Ini Penjelasan Tim Anies-Sandi soal Rumah DP Nol Rupiah

Ia juga menuturkan saat ini belum ada skema yang pasti terkait kebijakan ini.

"Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya. Ini lagi dihitung ya, ancar-ancarnya antara tujuh sampai sepuluh juta rupiah," kata Sandi kepada Kompas.com saat ditemui di Wihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Rabu (12/7/2017) siang.

Sandi kemudian menjelaskan, total penghasilan yang dimiliki warga tersebut harus dirinci lagi.

"Harus dilihat bukan hanya penghasilannya, tetapi juga net savings-nya dia. Kalau dia pendapatannya Rp 7 juta tetapi pengeluarannya Rp 6,9 juta, enggak akan bisa partisipasi," kata Sandi.

Perhatikan Cara Anies Baswedan Beri Ucapan Ulang Tahun pada Sandiaga Uno, Netizen Beri Tangapan Ini

Ia juga tak menutup kemungkinan terkait masyarakat berpenghasilan rendah untuk ikut dalam program kepemilikan rumah dp nol persen.

"Menurut saya sih memungkinkan, tergantung dari skemanya nanti," kata Sandi kepada Kompas.com saat ditemui di Wihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat. (Tribunwow.com/Dhika Intan)