Buruh Protes Lagi, Permintaan Mayday Belum Dikabulkan, Pemerintah Sudah Tetapkan Kebijakan Ini

Penulis: Tinwarotul Fatonah
Editor: Tinwarotul Fatonah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ribuan buruh dari berbagai elemen memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dengan turun ke jalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/5/2016). Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2016, kaum buruh mengajukan tuntutan menolak upah murah serta pencabutan PP No. 78 Tahun 2015, tentang penghentian kriminalisasi buruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

TRIBUNWOW.COM - Rasa kecewa dirasakan kaum buruh terhadap kebijakan pemerintah yang baru-baru ini ditetapkan.

Mereka menganggap pemerintah belum sampai memenuhi tuntutan buruh dalam Mayday tentang HOSJATUM (Hapus OutSourcing dan pemagangan - JAminan Sosial: jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat dan jaminan pensiun untuk buruh sama dengan PNS/TNI/Polri - Tolak Upah Murah: cabut PP 78/2015).

Malah pemerintah membuat kebijakan yang semakin memberatkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil dengan memberikan kado terpahit berupa kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 900 VA.

Akhirnya pada 10 Mei 2017 mendatang akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Isu Rumah Mewah, Presiden Buruh Bungkam, FSPMI dan KSPI Bongkar Fakta Sesungguhnya!

Mereka akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga listrik di DPR RI.

Bahkan tak hanya di Jakarta, kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Medan, Batam, dan kota-kota lainnya akan menggelar aksi serupa.

Selain menuntut menolak kenaikan harga TDL, mereka juga akan mendesak DPR RI membentuk Pansus listrik dan menggunakan hak angket listrik.

Dalam kaitan dengan itu, KSPI mendesak dibentuk tim audit investigasi dan forensik oleh BPK terhadap PLN yang mengklaim selalu merugi dan dengan seenaknya menaikkan harga listrik yang semakin menyusahkan kaum buruh dan rakyat kecil.

KSPI juga mendesak DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) listrik dengan menggunakan hak angket untuk memanggil Presiden guna menanyakan kebijakan kenaikan TDL yang memberatkan buruh dan rakyat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal berpendapat, dengan kenaikan TDL ini, beban hidup di masyarakat makin bertambah.

Miris Mencekik Nurani! Tersebar Meme Rumah Mewah Presiden Serikat Buruh

Terlebih lagi, sebelumnya, Pemerintah menekan daya beli buruh dan rakyat kecil dengan terlebih dahulu membatasi jumlah pasokan BBM jenis premium.

"Akibatnya, para buruh yang kebanyakan menggunakan sepeda motor (pengguna sepeda motor di Indonesia mencapai 86 juta orang) mau tidak mau harus membeli Pertalite atau Pertamax yang notabene harganya terus meroket," kata Iqbal di Jakarta, Sabtu (6/5/2017), melalui siaran persnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, kebijakan Pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik 900 VA dan membatasi keberadaan premium menyebabkan daya beli buruh turun 20 persen.

Halaman
12