TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beri tanggapan keras mengenai tim transisi yang dibentuk oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Ahok menyampaikan tanggapannya tersebut ketika ditemui oleh awak media di Balai Kota.

Menurutnya, tim transisi yang dibentuk oleh Anies-Sandi itu berlebihan, seperti pemilihan presiden.

Bulat Tak Ingin Berpolitik, Mungkin Saja Ahok Jadi Artis Lewat Acara Ini?

Ahok menuturkan, jika pemilihan presiden memang memerlukan tim transisi karena presiden baru biasanya melakukan perombakan kabinet secara keseluruhan.

"Udah kayak mau jadi presiden aja. Ini bukan presiden kok transisi gimana? Emang kamu presiden, (harus) ganti menteri," kata Ahok kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Kamis (4/5/2017), dikutip dari Tribunnews.com.

Ahok mengungkapkan jika gubernur baru tidak bisa melakukan pergantian pejabat semaunya.

Dua Cerita Mengagetkan Gubernur DKI Jakarta Hari Ini, Keputusan Ahok Sudah Bulat!

Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 2016 sehingga tidak membutuhkan tim transisi.

"Kamu masuk nggak bisa ganti kepala dinas langsung loh. Butuh delapan bulan peraturan Mendagri. Jadi bukan kayak menteri, kalau presiden begitu masuk ganti," kata Ahok, dikutip dari Tribunnews.com.

Dalam Pasal 2, Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diatur ‘Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Tim transisi Anies-Sandi

Diketahui sebelumnya, jika Anies-Sandi kini tengah mempersiapkan tim transisi sebelum pelantikan.

Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarief, mengungkapkan jika sejumlah program mereka dapat segera dimasukkan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017.

Untuk itu, pihaknya dengan Pemprov DKI Jakarta sedang membahas Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

Sehingga menurut Syarif, perlu adanya tim yang dapat memastikan bahwa program Anies-Sandiaga masuk dalam APBD Perubahan supaya mereka dapat langsung bekerja.

"Kalau nyusun RKPD buat perubahan sepertinya bisa 20-30 persen masuk program Anies-Sandi," kata Syarief di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/5/2017) dikutip dari Tribunnews.com.

Hal tersebut akan dibicarakan oleh tim transisi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

"Kan ketuanya Sekda, terus di dalamnya ada Bappeda dan asisten pemerintah daerah,"‎ katanya.

Syarif mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, pelantikan kemungkinan akan diselenggarakan Oktober 2017 sehingga bila sampai tidak ada program kerja dari Anies-Sandi, maka akan menghambat jalannya roda pemerintahan.
‎
"Kalau misalnya di Bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," ungkap Syarif.

Menurutnya, tim transisi ini akan mempermudah kinerja pasangan Anies-Sandi dan program strategis mereka akan segera dijalankan karena sudah masuk dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2018.

Ia menambahkan, program yang belum masuk dalam RKPD, akan masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2018 dan perubahan.

‎"Oktober-November kalau sudah bisa masuk program DP 0 persen. Mudah-mudahan sudah bisa launching itu," katanya.(TribunWow.com/Fachri Sakti Nugroho)