Mantan Bupati Bangka Belitung ini juga mengungkapkan pentingnya transparansi.

"Yang paling penting kita membuat transparansi, jadi semua data usulan masyarakat bisa dipantau, ini siapa yang usul, untuk apa."

"Nah untuk persoalan ke DPRD, kita jangan suudzon pada semua anggota dewan. Sekarang, kita tidak mungkin belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Dulu APBD DKI habis banyak tapi masyarakat tidak bisa merasakan fasilitas," jelas Ahok.

Lebih lanjut, calon Gubernur nomor urut dua ini mengatakan cara menyiasati beda pendapat dengan anggota DPRD adalah melalui pembentukan perda.

• Kelihatan Sepele, Ternyata Persiapan Paslon Sebelum Debat Bisa Jadi Jurus Ampuh

"Belajar dari kejadian 2015, ketika tidak ada kesepakatan dengan anggota dewan maka kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah. Itu yang kami lakukan. Sehingga pada 2016 kita dan anggota dewan sama-sama merumuskan perda APBD," terang Ahok.

Sementara itu, Djarot mengungkapkan sistem penganggaran APBD haruslah transparan.

"Sistem harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik untuk menjamin pemerintahan yang bersih dari korupsi."

Ia juga menyampaikan siasatnya dalam mengentikan tindak korupsi dalam pemerintahan.

"APBD itu uang rakyat. Oleh karena itu kita selalu sampaikan ke legislatif mari kebiasaan yang dulu pernah ada dengan mengambil alokasi dana untuk kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan."

"Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada rakyat dan mengelola APBD untuk membantu rakyat terutama warga miskin. Dengan 'menyelamatkan' APBD ini kami bisa membantu lebih dari 700 anak-anak mendapat KJP dan berbagai macam subsidi. Di samping itu, infrastruktur juga kita bangun dengan baik," tegas Djarot. (TribunWow.com/Dhika Intan)