TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan EKTP atau KTP elektronik yang kasusnya kini mulai bergulir di Pengadilan Tipikor.

Padahal Jokowi menilai jika proyek pengadaannya berjalan dengan baik, maka bisa menyelesaikan sejumlah persoalan.

"Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup. Habisnya Rp 6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik, hanya itu saja. Sistemnya tidak benar," tegas Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017) kemarin.

Jokowi mengatakan manfaat yang bisa diambil dari KTP elektronik sangat banyak dan akan membantu setiap pengurusan administrasi, misalnya membuat SIM, paspor dan sebagainya.

"EKTP ini memang problem besar. Sebetulnya kalau EKTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan Pilkada, semuanya kalau sistem yang kita bangun bener ini sudah rampung," tutur Jokowi.

Presiden memastikan, korupsi proyek EKTP berdampak ke banyak lini.

Ia kemudian meminta maaf, pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah perekaman data EKTP.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab soal urusan ini kinerjanya menjadi terhambat dengan adanya kasus EKTP ini dan menjadi ragu dalam bertindak.

"Ini ada problem juga. Kami harus buka juga kan karena ada masalah EKTP ini sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu karena juga takut."

"Di Kemendgari yang dipanggil KPK itu ada 32 orang. Bolak-balik, bolak-balik. Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, itu imbas dari problem EKTP," papar Jokowi.

Dalam diskusi yang digelar di kemarin, salah seorang anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat Gamawan Fauzi dalam kasus korupsi proyek EKTP.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017) nama Gamawan disebut turut menikmati uang sebesar 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta.

"Coba KPK, Gamawan Fauzi tarik dong. KPK jangan hanya kejar anggota DPR saja tapi masukin Gamawan juga. Bisa gak? Saya tantang KPK," ucap Arteria Dahlan di sela-sela diskusi yang diadakan oleh Sindotrijaya, di kawasan Cikini.

Arteria Dahlan meyakini apabila Gamawan Fauzi diproses maka kasus ini akan semakin terang benderang.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemudian mencontohkan, kasus korupsi Hambalang.