Presiden Jokowi Digugat di PTUN Gara-gara Ahok?

Editor: Rimawan Prasetiyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo.

TRIBUNWOW.COM, JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menggugat pemerintahan Jokowi-JK, terkhusus Presiden RI Joko Widodo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menyusul masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berstatus terdakwa.

Tim ACTA telah mendaftarkan gugatan ke PTUN DKI Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin, 13 Februari 2017.

Gugatan PTUN ini didaftarkan oleh Pembina ACTA sekaligus Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman, didampingi Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti. Gugatan terdaftar dengan nomor registrasi, No 36/G/2017/PTUN.

Dalam petitum atau permohonan utama gugatan, ACTA meminta majelis hakim agar memutuskan mewajibkan tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tergugat presiden, penggugat Habiburokhman," kata Yustian di sela pendampingan pemeriksan Sekretaris FPI DPD DKI Jakarta, di kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Jakarta, Senin (13/2/2017) siang.

Menurut Yustian, gugatan dilakukan karena Ahok kembali menjabat sebagai gubernur dan berkantor di Balai Kota pasca-cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.

Padahal, saat ini Ahok berstatus terdakwa dan menjalani persidangan kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurutnya, dasar hukum gugatan PTUN ini mengacu pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut mengatur bahwa, kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan aarus diberhentikan sementara. Selain itu, gugatan juga megacu pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yustian, ada dua alasan atau dalih yang membuat ACTA mengajukan gugatan ini.

Pertama, Ahok tetap dinyatakan sebagai terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a meskipun dakwaan perkaranya bersifat alternatif sehingga bisa diberhentikan sementara.

Salah satu rujukan atau yurisprudensinya adalah pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal dengan ancaman pidana penjara ‘lebih dari’ dan ‘kurang dari’ lima tahun.

Ahmad Wazir didakwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

“Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara, bahkan sejak Ahmad Wazir masih tersangka,” ujar Yustian.

Dalih kedua, bahwa frasa "...tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun" yang ada pada Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, haruslah dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang ancman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara.

Halaman
12