13 Tahun Tinggal & Rutin Bayar, Warga Purwakarta Protes Rumah Mendadak Dibongkar: Gantinya Mana?

TRIBUNWOW.COM - Warga di Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, protes lantaran rumah mereka mendadak dibongkar atas perintah bupati.

Pembongkaran 471 rumah ini dilakukan karena bangunannya berdiri di sepanjang saluran sekunder Irigasi Kamojing, Rabu (11/6/2025).

Adapun lahan ini merupakan milik negara, tepatnya milik Perum Jasa Tirta II (PJT 2) Jatiluhur, yang menjadi pengelola irigasi.

Baca juga: Warga Purwakarta Pasrah Motornya Dicuri hingga 4 Kali, Sudah Kapok Lapor Polisi karena Pesimis

Pembongkaran rumah-rumah ini dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Seorang warga yang rumahnya terdampak, Enok mengaku kecewa atas proses penertiban yang dinilai mendadak dan tanpa kejelasan mengenai kompensasi.

Ia mengaku telah tinggal di wilayah tersebut selama 13 tahun.

Selama itu, setiap tahun ia rutin membayar Rp500 ribu kepada Kantor Pengairan.

"Harusnya jangan mendadak. Saya pindah, uangnya mana? Penggantinya mana?"

"Saya tinggal di sini sudah 13 tahun, tiap tahun bayar Rp500 ribu ke Kantor Pengairan. Ada bukunya juga," katanya kepada TribunJabar.id, Rabu.

Baca juga: Pengalaman di Purwakarta, Dedi Mulyadi Terapkan soal Ketegasan pada Ormas agar Tak Ganggu Pengusaha

Di sana, Enok tinggal Bersama tiga anggota keluarganya, termasuk anak yang masih bersekolah.

Selain itu, Enok menyayangkan tidak hadirnya pejabat terkait saat dia mengadu ke DPRD Purwakarta pada Selasa (10/6/2025).

Baca juga:  Rumahnya Sengketa dan Dibongkar Paksa, Atalarik Syach Ngotot Tak Bersalah, Ganti Rugi Dibayar Adik

"Harusnya datang dan putuskan langsung. Saya bukan kambing, Pak. Harusnya ada hati Nurani."

"Kemarin ditunggu saat rapat di DPRD, tapi dari pemerintah daerah seperti Pak Sekda atau Om Zein (Bupati Purwakarta), enggak hadir," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, General Manager II PJT 2 Jatiluhur, Jhon Rico mengakui, penggunaan lahan di sekitar saluran irigasi memang selama ini dikenakan retribusi.

Namun, menurutnya retribusi tersebut jauh dari nilai sewa yang seharusnya dibayar.

"Kami akan koordinasikan soal sertifikat ke BPN. Namun tetap, lahan ini milik negara dan harus dijaga."

"Retribusi yang ada bukan berarti memberikan hak penuh atas tanah," jelasnya.

Baca juga: Viral Anak Yatim Piatu Naik Sepeda dari Brebes demi Bertemu Dedi Mulyadi, Kisah Hidup Memilukan

Sementara itu, selain bangunan tempat tinggal, Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga membongkar tempat usaha dan Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bupati Purwakarta menegaskan, pembongkaran ini dilakukan untuk menjaga kualitas air di saluran irigasi, serta melindungi lingkungan.

"Tidak ada tebang pilih. Semua bangunan yang melanggar, baik rumah tinggal, tempat usaha, maupun pos organisasi, harus dibongkar," ucapnya.

Om Zein, sapaan akrab Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein menerangkan, pihaknya tak bisa memberikan kompensasi lantaran mereka menempati lahan negara.

"Ada 400 lebih bangunan liar di sepanjang sungai. Ini tanah negara. Kita enggak bisa kasih kompensasi karena mereka menempati tanah negara," tandasnya.

Ia menambahkan, proses penertiban dilakukan setelah adanya pemberitahuan bertahap.

Menurutnya, banyak warga yang telah melakukan pembongkaran secara mandiri.

"Ini bagian dari pembangunan jalan untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Kita lakukan dengan penuh kebahagiaan dan keistimewaan," ucapnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Deanza Falevi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kecewa Rumahnya Dibongkar Mendadak oleh Bupati Purwakarta, Warga: Saya Tiap Tahun Bayar Rp500 Ribu