Alasan Penyegelan Gudang Sentosa Seal Milik Jan Hwa Diana, Bukan soal Perlakuan Buruk ke Karyawan

TRIBUNWOW.COM - Pengusaha Jan Hwa Diana yang sempat viral kini merasakan imbasnya pada perusahan UD Sentosa Seal.

Diketahui, Jan Hwa Diana pemilik Sentosa Seal yang berada di Margomulyo Suri Mulia Permai Blok H-14, Surabaya gudangnya disegel Pemkot Surabaya, Selasa (22/4/2025).

Proses penyegelan tersebut mendapatkan pengawal ketat dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Baca juga: Deretan Dugaan Kezaliman Jan Hwa Diana: Sholat Jumat Berbayar hingga Absen Dipotong 2 Gaji Harian

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi datang secara langsung dan memimpin jalannya penyegelan.

Kapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKBP Wahyu Hidayat, turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB tersebut.

Sejumlah aparat gabungan diterjunkan dalam giat tersebut.

Pantauan di lokasi, pemimpin perusahaan Sentoso Seal, Jan Hwa Diana tidak melakukan perlawanan terhadap penyegelan tersebut.

Langkah penyegelan menindaklanjuti hasil pengecekan perizinan UD Sentoso Seal oleh jajaran terkait.

Berdasarkan izin kelengkapan gudang, Sentoso Seal hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013.

Namun, petugas tidak menemukan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Sistem OSS untuk gudang di Jalan Margomulyo Industri Nomor II/32  (alamat lama Jalan Margomulyo Industri II H/14).

Baca juga: Inilah Sosok ASS, Pengusaha yang Diduga Jadi Investor Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar

NIB diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan penerbitan TDG dilakukan Menteri Perdagangan.

Kewajiban perusahaan memiliki TDG diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Pada Pasal 4 peraturan yang sama menjelaskan, Kemendag dapat melimpahkan kepada bupati/wali kota hingga kepala dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Apabila tak memiliki hal tersebut, ada sejumlah sanksi yang diberikan. Di antaranya, sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif berupa pembekuan TDG, hingga berupa pencabutan izin di bidang perdagangan (Pasal 15).

Sebelum melakukan penyegelan, Pemkot Surabaya juga telah berkoodinasi dengan Kementerian Perdagangan.