Simak Kunci Jawaban Soal Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Asesmen Bab 6 Halaman 185-189

E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Jawaban: D

6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.

B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.

C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.

E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

Jawaban: E

7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh .....

A. Badan Intelejen Negara

B. Kejaksaan Agung

C. Lembaga Ketahanan Nasional

D. Badan Narkotika Nasional

E. Aparat Kepolisian

Jawaban: B

Baca juga: Simak Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Kurikulum Merdeka: Isian Kata Konkret Puisi Hal 235

8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri
atas) bermakna bahwa ....

A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi

B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota

C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota

D. kedaulatan negara berada di tangan pusat

E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat

Jawaban: B

9. Perhatikan data berikut!

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar

2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden

4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD

5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden

6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya

Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....

A. 1, 2, dan 3

B. 2, 4, dan 6

C. 3, 4, dan 5

D. 3, 4, dan 6

E. 4, 5, dan 6

Jawaban: E

10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis.

Hal tersebutmerupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....

A. Dewan Pertimbangan Agung

B. Mahkamah Agung

C. Dewan Perwakilan Rakyat

D. Badan Pengawas Keuangan

E. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: A

11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan.

Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

A. tingkat kesadaran masyarakat rendah

B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana

C. kurang tegasnya aparat penagak hukum

D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin

E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah

Jawaban: B

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam untuk Kelas 9 SMP Kurikulum 2013, Soal Ayo Berlatih Bab 3

12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

A. penentuan kondisi kritis ekonomi

B. penentuan keadaan darurat negara

C. penentuan anggaran belanja negara

D. penentuan kerja sama multilateral negara

E. penentuan perumusan perpu

Jawaban: C

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....

A. pemisahan kekuasaan

B. pembagian kekuasaan

C. pelimpahan wewenang

D. pembagian kesetaraan

E. pemerataan kekuasaan

Jawaban: B

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi.

Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....

A. BPK

B. OJK

C. BNSP

D. BPIP

E. Bappenas

Jawaban: C

Baca juga: Cek Kunci Jawaban Buku Bahasa Indonesia untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas 10 Bab 3 Halaman 112-119

15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi

B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik

C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama

D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan

E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Jawaban: C

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(TribunWow.com/Peserta Magang Universitas Slamet Riyadi/Adam Kusuma Herangga)