TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum PDIP Megawati ternyata tak sepenuhnya melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tak mengikuti retreat di Magelang.

Justu, Megawati mengutus Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selas 25 Februari 2025.

Baca juga: Pramono Anung Pasrah Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Hanya Bisa Tunduk pada Pemerintah Pusat

Ahmad Basarah menyampaikan jika Megawati sengaja mengutus Pramono pergi ke Magelang untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI perjuangan lainnya," kata Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Hasil komunikasi dan koordinasi Pramono sebagai 'ketua kelas' bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan dengan pemerintah pusat itu dilaporkan secara berkala kepada Megawati beserta para pengurus partai.

Kemudian mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri, Basarah tidak membeberkannya secara lugas.

Duduk Perkara Instruksi Megawati

Meski demikian, Basarah memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P agar menunda mengikuti retreat.

Basarah menegaskan, dari instruksi itu, ia meminta agar instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan.

Menurutnya Megawati tak pernah sekalipun melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat.

“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ungkap Basarah.

Baca juga: Daftar Petinggi Danantara yang Diresmikan Prabowo, 2 dari Kementerian dan 1 Keponakan Luhut Binsar

Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.

 “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.

Selanjutnya, Basarah meluruskan instruksi Megawati yang dilatarbelakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di satu sisi, Basarah mengakui, perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan serius bagi PDI-P.