Kunci Jawaban PKN Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Bab 6 Halaman 185 186 187 188 189 190

A. Menentukan anggaran militer
B. Menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. Menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. Melakukan impeachment
E. Menjalin kerja sama dengan negara lain

Jawaban : A

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR.

Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. Mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. Terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. Terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. Menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. Memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Jawaban : B 

Baca juga: Simak Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 51

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. Bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. Pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. Pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Jawaban : D

6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK ?

A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

Jawaban : E

7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh ..... 

A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian